Mamasa, Potretnusantara.co.id – Temuan makanan berulat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aralle berkembang menjadi sorotan serius publik. Kasus ini tidak hanya memicu kekhawatiran soal keamanan pangan, tetapi juga memantik kritik keras terhadap respons pihak sekolah.
Aliansi Perjuangan Mahasiswa Mamasa (APMM) menilai pernyataan Kepala SMK Negeri 1 Aralle yang terkesan menormalisasi insiden tersebut sebagai bentuk kegagalan moral dan kepemimpinan.
“Pernyataan yang menganggap insiden ini sebagai hal biasa adalah bentuk kegagalan moral sekaligus kelalaian kepemimpinan. Dalam persoalan yang menyangkut kesehatan dan keselamatan peserta didik, sikap seperti itu bukan sekadar tidak sensitif, tetapi berbahaya,” ujar Muslimin, perwakilan APMM.
Menurut APMM, seorang kepala sekolah seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi siswa, bukan justru terkesan membela atau menutupi kesalahan pihak penyedia makanan.
“Ketika makanan tercemar disikapi dengan pembelaan atau pengabaian, publik berhak mempertanyakan keberpihakan dan integritas pejabat pendidikan tersebut,” lanjutnya.
APMM juga menegaskan bahwa temuan ulat dalam makanan bukan persoalan sepele, melainkan indikator lemahnya standar kebersihan dan pengawasan distribusi pangan.
“Temuan ulat dalam makanan adalah indikator nyata rusaknya standar kebersihan, lemahnya pengawasan, dan buruknya manajemen distribusi pangan. Ini bukan persoalan sepele. Ini ancaman langsung terhadap kesehatan siswa yang setiap hari mengandalkan makanan tersebut,” tegas Muslimin.
Kecaman semakin menguat lantaran dinilai adanya kegagalan pihak sekolah dalam memahami tingkat urgensi persoalan. APMM menyebut, sikap yang menganggap ancaman kesehatan sebagai hal lumrah merupakan bentuk pengabaian terhadap hak dasar siswa.
“Ketika ancaman kesehatan dianggap lumrah, maka sesungguhnya telah terjadi pengabaian terhadap hak dasar siswa untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang aman,” katanya.
Lebih lanjut, APMM menilai sikap tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, termasuk orang tua siswa.
“Jika seorang pemimpin sekolah tidak mampu menempatkan keselamatan siswa di atas kepentingan lain, maka kelayakannya untuk memimpin patut dipertanyakan,” ujarnya.
APMM bersama sejumlah elemen masyarakat mendesak Dinas Pendidikan setempat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di SMK Negeri 1 Aralle.
“Bila terbukti lalai, tidak berpihak kepada siswa, atau sengaja meremehkan ancaman kesehatan, maka pencopotan dari jabatan adalah langkah yang sah dan mendesak,” tegasnya.
Selain itu, mereka juga meminta adanya audit menyeluruh terhadap pengelolaan SPPG Aralle serta pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti lalai.
APMM menegaskan bahwa keselamatan siswa tidak boleh dinegosiasikan dan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pendidikan.
“Keselamatan siswa tidak boleh dinegosiasikan. Dan siapa pun yang meremehkan ancaman terhadap nyawa anak-anak, tidak layak diberi ruang dalam dunia pendidikan,” tutup Muslimin.
