Jakarta, Potretnusantara.co.id– Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan dukungannya terhadap ide Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Politik
Burhanuddin menilai bahwa partai-partai di Indonesia saat ini mengalami fenomena yang aneh bin ajaib karena gagal mendemokratisasikan diri mereka sendiri secara internal.
“Oh itu ide yang revolusioner sebenarnya, bagian dari terobosan buat reformasi kepartaian kita. Karena ini aneh bin ajaib, partai itu institusi demokrasi, tetapi seringkali gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri,” kata Burhanuddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, salah satu ukuran paling jelas dari kegagalan demokratisasi internal partai adalah tidak terjadinya regenerasi kepemimpinan secara alami.
Kondisi ini kemudian memicu gerontokrasi atau pemerintahan yang didominasi oleh para lansia yang enggan melepaskan kursi kekuasaan di tubuh partai.
Burhanuddin menegaskan bahwa hampir semua partai politik di Indonesia mengalami proses kaderisasi yang tidak demokratis dan tertutup.
Salah satu contoh paling nyata adalah terpilihnya ketua umum yang sama secara berulang kali selama bertahun-tahun tanpa ada pergantian.
“Padahal, partai adalah institusi demokrasi tapi justru terjadi paradoks,” ucap Burhanuddin menggambarkan kontradiksi yang terjadi di tubuh partai.
Ia menjelaskan bahwa partai yang seharusnya menjadi garda terdepan demokrasi justru menjadi institusi paling otoriter di negeri ini.
“Nah, salah satu cara untuk mendongkrak paradoks demokrasi di dalam kepartaian kita ya melakukan satu terobosan, termasuk usulan dari KPK yang menurut saya bagus sekali ya dalam rangka meningkatkan demokratisasi internal partai,” sambung Burhanuddin.
Lebih lanjut, Burhanuddin menyayangkan fungsi partai sebagai wadah kaderisasi yang justru gagal menjalankan perannya dengan benar.
Ia menyoroti bahwa alih-alih melakukan regenerasi secara terencana, partai-partai cenderung mempertahankan figur yang sama karena berbagai kepentingan.
“Sehingga belakangan suasana demokratis di partai justru tidak terbentuk, yang terjadi proses aklamatisasi, ketua umum dipilih secara aklamasi, dan ujungnya kader-kader terbaik banyak yang tidak aktif atau tidak begitu betah ya untuk aktif di dalam partai,” imbuh Burhanuddin.
Akibatnya, menurut pengamat politik ini, banyak kader potensial yang memilih tidak aktif atau keluar karena tidak ada ruang untuk berkembang.
Mereka merasa tidak ada kesempatan untuk naik ke puncak kepemimpinan karena posisi puncak dijegal oleh tokoh yang sama dari waktu ke waktu.(*)
