Advertorial

Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Dinas Pangan Sulbar Bahas Program 3 Juta Rumah dan Jaminan Produk Halal

×

Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Dinas Pangan Sulbar Bahas Program 3 Juta Rumah dan Jaminan Produk Halal

Sebarkan artikel ini

MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pangan Sulbar, Selasa (3/3/2026).

Rakor tersebut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Ince Rahmat, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Hamdani Hamdi, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Abd. Waris Bestari, perwakilan Bank Indonesia Raihan, Koordinator Regional Sulawesi Barat Badan Gizi Nasional (BGN) Firazh A.M., serta jajaran kepala bidang dan perwakilan instansi vertikal terkait.

Adv

Dalam rapat tersebut, dibahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk merespons dinamika perekonomian yang berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga bahan pokok.

Selain itu, peserta rakor juga mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah sebagai upaya pemenuhan hunian layak bagi masyarakat. Sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal turut menjadi agenda, dengan tujuan memperkuat perlindungan konsumen serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, menegaskan rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi.

“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Melalui rakor ini, kami mendorong kolaborasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan, sekaligus memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis nasional,” ujarnya.

Ia berharap hasil koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang efektif dan tepat sasaran demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *