Oleh: Ardillah Abu, S.Pd.,M.Pd
(Pemerhati Demokrasi – Akademisi UIN Datokarama Palu)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Demokrasi sering dirayakan sebagai simbol kebebasan politik dan kemenangan rakyat. Setiap pemilu disambut dengan euforia, seolah-olah di sanalah demokrasi mencapai puncaknya. Namun, ketika pesta usai dan kehidupan rakyat kembali bergulat dengan persoalan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, muncul pertanyaan mendasar; untuk apa demokrasi jika kesejahteraan tak kunjung hadir?
Demokrasi Lebih dari Sekadar Prosedur
Robert A. Dahl menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal mekanisme memilih pemimpin, tetapi tentang sejauh mana sistem politik memungkinkan warga memengaruhi keputusan yang menyangkut hidup mereka. Demokrasi kehilangan makna ketika suara rakyat hanya dihitung saat pemilu, lalu diabaikan dalam proses kebijakan.
Dalam praktiknya, demokrasi kerap direduksi menjadi prosedur elektoral. Pemilu dianggap sukses ketika berlangsung aman dan tertib, tanpa menilai dampaknya bagi kehidupan rakyat. Padahal, demokrasi prosedural hanyalah pintu masuk, bukan tujuan akhir dari sistem politik itu sendiri.
Ketika demokrasi berhenti pada prosedur, ia mudah berubah menjadi rutinitas kosong. Kekuasaan yang lahir dari pemilu sah secara formal, tetapi miskin tanggung jawab sosial. Di sinilah demokrasi membutuhkan orientasi nilai yang lebih dalam.
Kesejahteraan sebagai Ukuran Substansi Demokrasi
Amartya Sen memandang demokrasi sebagai sarana memperluas “capabilities” manusia, kemampuan untuk hidup layak, sehat, dan bermartabat. Dalam perspektif ini, kesejahteraan bukan efek samping demokrasi, melainkan inti dari keberadaannya.
Jika rakyat masih kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, dan pekerjaan yang manusiawi, maka demokrasi patut dievaluasi. Kritik terhadap demokrasi dalam konteks ini bukan sikap anti-demokrasi, melainkan tuntutan agar demokrasi bekerja secara substansial.
Demokrasi yang gagal menghadirkan kesejahteraan akan kehilangan kepercayaan publik. Ketika harapan sosial tidak terpenuhi, demokrasi berisiko dipersepsi sebagai milik elit, bukan sebagai sistem yang melayani kepentingan bersama.
Tanggung Jawab Pemimpin dan Etika Kekuasaan
Max Weber mengingatkan bahwa politik menuntut etika tanggung jawab, bukan sekadar etika niat baik. Pemimpin demokratis harus berani mempertanggungjawabkan dampak kebijakannya terhadap kehidupan rakyat, terutama kelompok paling rentan.
Namun dalam realitas, kekuasaan sering kali lebih sibuk menjaga stabilitas politik dan kompromi elit dibanding memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi pun bergeser menjadi arena negosiasi kepentingan, sementara kepentingan publik tertinggal.
Di sinilah demokrasi diuji secara moral. Kekuasaan yang sah secara elektoral belum tentu sah secara etis, jika ia gagal memenuhi mandat kesejahteraan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat.
Demokrasi Berkeadilan Sosial
Mohammad Hatta sejak awal menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus berwatak sosial dan berorientasi pada keadilan. Baginya, demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi hanya akan melahirkan ketimpangan dan penindasan gaya baru.
Hatta memandang kedaulatan rakyat tidak berhenti pada hak memilih, tetapi harus diwujudkan dalam penguasaan rakyat atas sumber-sumber ekonomi dan kebijakan negara. Demokrasi, dalam pandangannya, adalah alat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan sekadar pergantian penguasa.
Peran Warga Menjaga Arah Demokrasi
Tanggung jawab kesejahteraan tidak hanya berada di pundak pemimpin, tetapi juga warga negara. Demokrasi menuntut partisipasi aktif dan kesadaran kritis agar kekuasaan tetap berjalan di rel kepentingan publik.
Ketika warga hanya aktif saat pemilu, demokrasi menjadi rapuh. Sebaliknya, warga yang terus mengawasi dan menuntut akuntabilitas akan memaksa demokrasi bekerja lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan.
Pada akhirnya, demokrasi dan kesejahteraan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Demokrasi kehilangan makna tanpa kesejahteraan, sementara kesejahteraan kehilangan legitimasi tanpa demokrasi. Tantangan kita hari ini adalah mengembalikan demokrasi pada cita-cita luhur yang sejak awal diperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Editor: S PNs
