Gubernur Sulbar Dukung Penuh Pembentukan DOB Kota Mamuju

MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju yang digelar di Hotel Maleo Town Square (MATOS), Kamis (4/12/2025).

FGD ini menjadi langkah awal Pemkab Mamuju dalam memperbarui kajian akademik pembentukan Kota Mamuju yang sebelumnya disusun pada 2014 lalu.

Kajian terbaru ini disusun bersama tim akademisi dari Universitas Brawijaya Malang untuk memastikan kesesuaian kondisi terkini serta mendukung pengusulan DOB ke pemerintah pusat.

Acara turut dihadiri Anggota DPR RI Zulfikar Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, Raja Mamuju Bau Akram Dai, perwakilan Universitas Brawijaya, Plt. Kepala Bapperida, Plt. Karo Pemkesra, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulbar terhadap pembentukan Kota Mamuju sebagai daerah otonomi baru.

“Kesepakatan masyarakat, kabupaten, dan provinsi sudah ada. Tinggal bagaimana kita meyakinkan pemerintah pusat. Apabila terbentuk, DOB ini akan mempercepat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Kota Mamuju. Itulah esensinya,” ujar Suhardi.

Ia juga menyinggung moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan sejak era Presiden Joko Widodo. Menurutnya, moratorium tersebut tidak sepenuhnya menutup peluang pembentukan daerah baru.

“Dalam perjalanan moratorium, beberapa pembukaan tetap dilakukan, termasuk lima provinsi baru di Papua. Pertanyaannya, apakah Kota Mamuju masuk skala prioritas pemerintah pusat? Jika iya, maka pembentukan kota bisa segera dilaksanakan,” jelasnya.

Gubernur menegaskan pentingnya kajian yang komprehensif dan meyakinkan bahwa pembentukan DOB nantinya benar-benar mampu meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian fiskal.

Ia juga menyebut pengalaman Sulbar dalam pembentukan Provinsi Sulbar, serta pemekaran Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah, menjadi modal penting dalam proses ini. Suhardi memastikan akan mengoordinasikan proses selanjutnya dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Saya akan menggunakan kewenangan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Dirjen Idwil, Dirjen Otonomi Daerah, dan jajaran terkait untuk meyakinkan bahwa Sulbar membutuhkan satu kota definitif,” tegasnya.

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menyebut FGD ini sebagai momen bersejarah bagi pembangunan daerah. Ia menilai kajian akademik dari Universitas Brawijaya akan menjadi dasar ilmiah yang menilai kesiapan dan urgensi Mamuju sebagai kota.

“Pembentukan DOB bukan sekadar pemekaran wilayah, tetapi ikhtiar menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan efektif,” ujar Sutinah.

Menurutnya, status kota bagi Mamuju sangat relevan karena wilayah tersebut saat ini telah menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sulbar. Dengan menjadi kota, Mamuju diharapkan dapat lebih fokus mengelola potensi ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus membagi beban pelayanan publik.

Bupati berharap kajian akademik dapat diselesaikan tepat waktu sehingga proses pengusulan DOB ke pemerintah pusat dapat segera dijadwalkan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung penuh langkah strategis ini.

“Kita semua berharap DOB Kota Mamuju dapat menjadi pintu percepatan kesejahteraan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tutupnya.