Pelantikan 6.936 PPPK: Momentum Strategis Menguatkan Fondasi Birokrasi Makassar yang Profesional dan Berintegritas

Oleh : Dr. Syamsul Bahri, M. Si
KETUA DPW. PERISAI SYARIKAT ISLAM SUL-SEL

Opini Publik, Potretnusantara.co.id -Pelantikan 6.936 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Pemerintah Kota Makassar bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan tonggak penting dalam transformasi birokrasi daerah. Di tengah perayaan Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-418, langkah monumental ini menjadi penegasan kembali komitmen pemerintah kota dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan modern.

Prosesi pelantikan yang dipimpin Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, di Lapangan Karebosi, menghadirkan harapan baru bagi ribuan tenaga pengabdi yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung pelayanan publik. Mereka bukan hanya angka dalam statistik ketenagakerjaan, tetapi individu-individu yang telah membuktikan loyalitas, kesetiaan, dan kompetensi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Munafri, yang akrab disapa Appi, dengan tegas menekankan bahwa pelantikan tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian panjang para tenaga honorer. Banyak di antara mereka menghabiskan belasan hingga puluhan tahun menjalankan tugas tanpa kepastian status. Kini, pengangkatan mereka menjadi PPPK adalah jawaban atas penantian panjang dan representasi nyata keberpihakan pemerintah kepada para pelayan masyarakat.

Namun, pelantikan ini juga tidak lepas dari komitmen terhadap integritas. Dengan tegas, Wali Kota mengingatkan bahwa setiap pelanggaran, manipulasi dokumen, dan kecurangan dalam proses seleksi akan dikenai sanksi serius, termasuk pembatalan pengangkatan. Penekanan ini penting sebagai pondasi membangun birokrasi berbasis meritokrasi, bukan sekadar formalitas administratif.

Kehadiran PPPK dalam skala besar ini juga menandai pergeseran paradigma birokrasi menuju pengelolaan SDM berbasis human capital management. Artinya, fokus bukan hanya pada jumlah pegawai, tetapi pada kemampuan mereka menghasilkan kinerja yang cepat, efektif, dan berorientasi hasil. Wali Kota mendorong para pegawai untuk menjaga etika dan disiplin, menjadi teladan di lingkungan masing-masing, serta memanfaatkan status kepegawaian ini sebagai ruang aktualisasi diri.

Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, pun menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis memperkuat birokrasi modern yang transparan dan berintegritas. Kehadiran 6.936 pegawai baru bukan hanya menambah kuantitas tenaga kerja, tetapi sekaligus memperkuat ekosistem pelayanan publik, khususnya di sektor teknis, kesehatan, dan pendidikan yang selama ini membutuhkan tenaga tambahan. Pengangkatan PPPK juga menjadi upaya mempercepat pemerataan pelayanan serta mendorong peningkatan kompetensi aparatur.

Tidak kalah penting, proses pelantikan ini berjalan selaras dengan regulasi nasional, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan berbagai ketentuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Laporan Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, mempertegas bahwa seluruh mekanisme seleksi dan pengangkatan PPPK dilakukan dengan standar akuntabilitas yang tinggi.

Selain memberikan kepastian kerja bagi para tenaga honorer, pelantikan ini juga menjadi elemen strategis dalam upaya menekan angka pengangguran. Pada saat bersamaan, langkah ini memperkuat struktur birokrasi agar mampu menjawab tantangan pembangunan kota yang semakin dinamis.

Di tengah gerimis yang menyertai prosesi, suasana kebahagiaan, harapan, dan tekad untuk mengabdi semakin kuat terasa. Para pegawai yang kini resmi mengenakan seragam Korpri bukan hanya membawa status baru, tetapi juga amanah besar yang harus dijaga. Dukungan keluarga yang turut dibahas dalam sambutan Wali Kota menunjukkan bahwa keberhasilan birokrasi bukan hanya berdiri di atas fondasi regulasi, tetapi juga kekuatan sosial dan moral.

Pelantikan massal PPPK ini adalah awal baru. Namun, ia juga menjadi pengingat bahwa birokrasi yang berintegritas dan profesional tidak hanya diciptakan oleh kebijakan, tetapi oleh pegawai-pegawai yang bekerja dengan hati. Ini menjadi momentum emas bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus melaju mewujudkan pemerintahan yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing, sejalan dengan cita-cita pembangunan kota berkelanjutan.

Dengan demikian, pelantikan 6.936 PPPK bukan hanya pencapaian administratif, tetapi pencapaian strategis yang menegaskan arah baru pelayanan publik di Kota Daeng sebuah birokrasi yang tidak hanya bekerja, tetapi melayani, tidak hanya hadir, tetapi memberi manfaat nyata bagi masyarakat.