Gubernur Sulbar Pimpin Rakor Optimalisasi Keuangan Daerah: Fokus Efisiensi dan Dampak Nyata bagi Masyarakat

MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (22/10/2025).

Rakor ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Plh. Sekprov Sulbar Junda Maulana, pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Sulbar, pimpinan OPD, serta perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk membawa Sulbar sejajar dengan provinsi maju lainnya di Indonesia.

“Saya dan Pak Salim memiliki tekad besar membangun daerah ini. Kami ingin Sulbar tumbuh dengan baik, menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi daerah,” ujar Suhardi Duka.

Ia menekankan bahwa semangat pembangunan harus sejalan dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan rasional. Menurutnya, pada masa awal kepemimpinannya, Pemprov Sulbar melakukan sejumlah penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk memastikan arah kebijakan fiskal selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

“Kami menerima kebijakan efisiensi agar persoalan keuangan pemerintah dapat diatasi dengan baik. Karena itu, APBD diarahkan agar belanja lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Suhardi Duka menuturkan, hasil dari kebijakan efisiensi mulai terlihat melalui program padat karya dan kegiatan produktif lain yang menyentuh masyarakat. Ia juga menegaskan agar penyusunan anggaran dilakukan secara rasional dan realistis.

“Anggaran di APBD harus rasional, bukan hanya angka ideal yang sulit diwujudkan,” tegasnya.

Dalam proses penyesuaian tersebut, Pemprov Sulbar menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp146 miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum ia menjabat sebagai gubernur.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menjelaskan bahwa efisiensi menjadi fokus utama dalam tiga bulan terakhir guna menjaga keseimbangan neraca keuangan daerah.

“Kalau tata kelola keuangan tahun ini kita perbaiki, insyaallah tahun depan bisa lebih baik. Intinya, keseimbangan antara pendapatan dan belanja harus dijaga,” ujarnya.

Ali Chandra menambahkan, tahun depan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diperkirakan menurun lebih dari Rp200 miliar. Karena itu, Pemprov Sulbar akan memperkuat PAD dan menata ulang struktur belanja agar program pembangunan tetap memberikan dampak nyata.

“Belanja daerah ke depan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya.

(Rls/Red)