Advertorial

Bapperida Sulbar Ikuti Evaluasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Ekosistem Desa

×

Bapperida Sulbar Ikuti Evaluasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Ekosistem Desa

Sebarkan artikel ini

MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, mengikuti kegiatan Diseminasi Pendataan serta Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Ekosistem Desa, Jumat (3/10/2025).

Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri itu berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Sulbar. Kehadiran Darwis merupakan tindak lanjut penugasan dari Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana.

Forum tersebut membahas perlindungan sosial bagi pekerja dalam ekosistem desa, mulai dari perangkat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingga pekerja mandiri dan rentan.

Darwis menegaskan program ini sejalan dengan agenda Quick Wins Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk mewujudkan Sulbar Responsif.

“Jaminan sosial bagi ekosistem desa bertujuan menuntaskan kemiskinan masyarakat sekaligus memperluas manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bagi pemerintah desa dan warganya,” ujar Darwis.

Dalam forum itu dilakukan verifikasi data jumlah desa, perangkat kelurahan, serta BPD yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Skema perlindungan mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, hingga pensiun.

Tidak hanya paparan teknis, sejumlah kendala juga turut dibahas, seperti keterbatasan cakupan kepesertaan dan perlunya sinergi lintas sektor.

“Alhamdulillah, semua data yang disampaikan sudah terverifikasi dengan baik sesuai pengecekan Dirjen Bangda Kemendagri,” tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulbar Rahmat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulbar, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Badan Pengelola Keuangan, serta para Sekda kabupaten bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *