Bapperida Sulbar Fokus Perencanaan, Catat Capaian 23,9 Persen dalam Pencegahan Korupsi MCSP KPK

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat mencatat capaian sementara 23,9 persen dalam area perencanaan pada Program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga Agustus 2025, tercatat 25 dokumen telah diunggah Bapperida sebagai bentuk kepatuhan pada sistem MCSP. Evaluasi ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam RPJMD 2025–2029, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan dasar berkualitas.

Rapat monitoring dan evaluasi MCSP 2025 serta Survei Penilaian Integritas (SPI) digelar di Ruang Rapat Sekda, Senin (8/9/2024). 

Kegiatan itu dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Inspektorat, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar.

Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir, yang hadir mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana, menegaskan MCSP merupakan instrumen penting dalam mengidentifikasi risiko korupsi.

“MCSP adalah instrumen utama dalam meningkatkan transparansi tata kelola dan pengawasan. Dengan penerapan optimal, daerah bisa merasakan manfaat nyata, seperti peningkatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan internal,” jelas Darwis.

KPK memetakan tiga fokus utama pencegahan korupsi di area perencanaan, yaitu perencanaan pembangunan daerah, pokok pikiran legislatif, serta penyaluran hibah, bansos, dan bantuan keuangan. Ketiganya dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga ditetapkan sebagai prioritas intervensi.

Darwis menegaskan Bapperida siap menindaklanjuti hasil verifikasi Korsupgah KPK.

“Iya, tadi saya menandatangani pernyataan kesediaan menyiapkan data dokumen yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menyatakan pihaknya berkomitmen memperkuat tata kelola bersih dan transparan.

“Kami menyadari area perencanaan punya peran strategis dalam mencegah potensi korupsi. Karena itu, sistem perencanaan pembangunan daerah terus diperkuat melalui transparansi data, pelibatan publik, dan pengawasan internal yang lebih ketat,” tegas Junda.