Buka Akses Kerja Disabilitas, Pemkot Makassar dan BBPVP Teken MoU Strategis

Makassar, Potretnusantara.co.id – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yassierli, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Acara ini juga dirangkaikan dengan peluncuran program fasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas serta pembukaan pelatihan berbasis kompetensi di Kantor BBPVP Makassar, Jumat (25/7/2025).

Dalam kesempatan ini, tercatat sebanyak 17 daerah turut melakukan penandatanganan kerja sama dengan BBPVP, termasuk Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis dalam memperluas akses pelatihan vokasi serta membuka peluang kerja yang setara, khususnya bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas.

“Kegiatan MoU ini kita dorong agar saudara-saudara kita yang disabilitas bisa mendapat ruang kerja yang layak,” ujarnya.

Munafri Arifuddin juga menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk dalam hal pekerjaan. Oleh karena itu, peluncuran program ini menjadi bukti nyata dari semangat kesetaraan yang diusung Pemkot Makassar.

“Kita ingin agar mereka (berkebutuhan khusus) tidak hanya dilatih, tetapi juga diserap ke dunia kerja, termasuk di lingkungan Pemkot, misalnya melalui mekanisme PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan),” tambahnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Makassar mencontohkan peran Makassar Creative Hub sebagai pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan. Ia mengaku pernah mengunjungi fasilitas tersebut dan menyaksikan langsung bagaimana penyandang disabilitas, termasuk individu dengan down syndrome, dilatih untuk dapat berkontribusi secara produktif.

“Kami akan berupaya seinklusif mungkin. Penyandang disabilitas harus diberi ruang di semua lini, termasuk di pemerintahan dan industri kreatif,” tuturnya.

“Makassar Creative Hub adalah salah satu contoh nyata bahwa kita bisa dan harus mengakomodir kebutuhan mereka,” lanjut politisi Golkar ini.

Peluncuran pelatihan berbasis kompetensi ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di Kota Makassar secara umum, sesuai dengan program nasional peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).

“Program ini diharapkan tidak hanya membuka lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang adil dan memberdayakan seluruh warga, tanpa terkecuali,” harapnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional. Ia menyatakan bahwa modal dan sumber daya tersebar di berbagai kementerian, bukan hanya di Kemenaker.

“Kementerian Pertanian, ESDM, Pariwisata, hingga Perikanan dan Kelautan semua punya andil besar lewat program strategis nasional. Kita tidak bisa kerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci,” tegas Yassierli.

Menurut Yassierli, BBPVP Makassar akan dikembangkan menjadi pusat pelatihan vokasi dan inovasi nasional. Dengan luas mencapai lima hektare, balai ini akan menjadi pusat pelatihan jangka pendek (maksimal enam bulan) khusus untuk kompetensi level moderat.

Serupa dengan balai pelatihan lainnya di Serang, Bekasi, Bandung dan Semarang, BBPVP Makassar diharapkan memiliki potensi besar untuk mengakselerasi kualitas SDM Indonesia.

Untuk menghadapi tantangan global seperti otomatisasi, transisi energi, dan kecerdasan buatan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun empat pendekatan strategis, di antaranya:

1. Penguatan SDM dalam program hilirisasi dan koperasi, termasuk pelatihan bagi pengelola 80 ribu koperasi.
2. Peningkatan penempatan tenaga kerja luar negeri secara terstruktur dan aman, dengan target 450 ribu pekerja migran pada tahun ini.
3. Kemitraan aktif dengan sektor industri, termasuk memastikan minimal 1% tenaga kerja lokal direkrut di kawasan industri.
4. Pengembangan tenaga kerja mandiri berbasis inovasi, termasuk penguatan peran balai pelatihan sebagai Talent and Innovation Hub.

Yassierli juga menambahkan bahwa BBPVP Makassar akan dilengkapi dengan fasilitas seperti Karantina Corner, ruang kreatif bagi generasi muda untuk bertukar ide, mengikuti pelatihan, bahkan mengakses pendanaan dan inkubasi usaha melalui kerja sama dengan Himbara.

Salah satu program utama yang diresmikan pada acara tersebut adalah fasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas. Bagi Yassierli, hal ini bukan hanya soal pelatihan teknis, tetapi juga pemenuhan hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang aman.

“Kami ingin semua balai menjadi ruang aman dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi milenial dan penyandang disabilitas. Harapan generasi muda itu sederhana: pemerintah hadir. Maka kami hadir,” ungkapnya.

Kehadiran kepala daerah dalam acara ini juga mendapat apresiasi tinggi. Yassierli menilai bahwa kolaborasi antar daerah menjadi bukti bahwa transformasi ketenagakerjaan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan anggaran, tetapi soal efisiensi dan kreativitas.

Menteri Yassierli juga menekankan peran Baznas sebagai mitra strategis dalam inovasi pembiayaan. Menurutnya, zakat dan donasi publik dapat menjadi kekuatan besar jika dikelola secara profesional dan transparan.

“Banyak orang mau membantu, banyak donatur siap. Tapi selama ini kurang transparansi. Sekarang kita tunjukkan bahwa zakat bisa berdampak, mendukung program pelatihan hingga wirausaha,” jelasnya.