MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mempercepat pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026. Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah layak huni dapat memperoleh bantuan pemerintah.
Percepatan pendataan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Junda Maulana, mewakili Gubernur Suhardi Duka (SDK), di Ruang Sekprov Sulbar, Senin (27/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan kementerian dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan proses pendataan dan pengusulan bantuan berjalan lancar.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin, mengatakan data awal menunjukkan terdapat 4.000 unit bantuan BSPS yang dikerjakan oleh satuan kerja (Satker).
“Data awal ada 4.000 BSPS yang dikerjakan oleh Satker. Inilah tadi dikoordinasikan dengan pihak kementerian,” kata Maddareski.
Maddareski menjelaskan, komunikasi dengan pemerintah pusat juga membuka peluang penambahan kuota BSPS untuk Sulawesi Barat sebanyak 1.250 unit.
Dengan demikian, jumlah bantuan yang menjadi perhatian dalam proses pendataan mencapai sekitar 5.250 unit.
Saat ini, proses penginputan data dilakukan melalui dua aplikasi. Satker juga masih melakukan verifikasi terhadap sekitar 1.000 data calon penerima bantuan.
“Termasuk aplikasi yang masuk. Jadi sekarang ini ada dua aplikasi masuk, Satker juga sedang bekerja melakukan penginputan data, di mana masih ada 1.000-an data yang masih diverifikasi,” jelasnya.
Ia optimistis kebutuhan data calon penerima dapat dipenuhi karena masih banyak masyarakat Sulbar yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah.
Pemerintah kabupaten juga tengah melakukan penginputan data untuk melengkapi seluruh persyaratan calon penerima BSPS.
Setelah proses penginputan dan verifikasi data selesai, Pemprov Sulbar akan kembali berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas tahapan selanjutnya dalam penyaluran bantuan.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memastikan data penerima sesuai dengan persyaratan program sehingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai informasi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.
Berdasarkan skema bantuan reguler yang disampaikan dalam bahan informasi, nilai bantuan sebesar Rp 20 juta per unit rumah, terdiri dari Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Melalui percepatan pendataan ini, Pemprov Sulbar berharap semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses program BSPS guna meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan keluarga.
