Gowa, Potretnusantara.co.id – Pendamping Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) Kementerian Sosial RI, Muhammad Fadhil, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Dialog Publik yang diselenggarakan Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) Komisariat UIN Alauddin Makassar di Gedung ICATT, Kabupaten Gowa, Senin (9/11/2026).
Dialog publik tersebut mengangkat tema “Menjaga Nalar Kritis: Menghadapi Polarisasi Politik, Ketimpangan Hukum, dan Pelanggaran HAM.” Dalam kegiatan itu, Muhammad Fadhil mendapat kesempatan membahas persoalan hak asasi manusia (HAM), khususnya pemenuhan hak-hak sosial masyarakat melalui kebijakan dan program pemerintah.
Dalam pemaparannya, Fadhil menjelaskan bahwa HAM memiliki berbagai bentuk dan dimensi. Namun, ia memilih memberikan perhatian pada hak-hak dasar masyarakat yang menjadi salah satu fokus pemerintah, khususnya melalui mandat konstitusi yang pelaksanaannya dipercayakan kepada Kementerian Sosial RI.
Menurutnya, terdapat tiga mandat konstitusi yang perlu terus dikawal dan dimaksimalkan agar kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat, yakni Pasal 33 ayat (3) tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; Pasal 34 ayat (1) tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar; serta Pasal 31 ayat (1) tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
“Ketiga pasal ini tidak boleh berhenti sebagai teks konstitusi. Negara harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat benar-benar terpenuhi. Ada hak untuk hidup sejahtera, hak mendapatkan perlindungan sosial, dan hak memperoleh pendidikan. Di sinilah kebijakan pemerintah harus hadir secara nyata,” ungkap Fadhil.
Ia kemudian mengaitkan mandat konstitusi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi landasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui empat pendekatan utama, yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.
Lebih lanjut, Fadhil menjelaskan bahwa pelaksanaan mandat tersebut diperkuat melalui sejumlah kebijakan strategis pemerintah. Di antaranya Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dalam memastikan masyarakat mendapatkan haknya. Data yang akurat menjadi dasar untuk mengenali kondisi masyarakat, ketepatan sasaran memastikan bantuan dan intervensi pemerintah diterima oleh mereka yang membutuhkan, sedangkan Sekolah Rakyat menjadi salah satu jalan memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan.
“Kementerian Sosial terus berupaya memastikan masyarakat dapat merasakan hak-haknya melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial. Semuanya harus didukung dengan data yang akurat, sasaran yang tepat, dan pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Fadhil juga menekankan bahwa keberhasilan pemenuhan hak masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Partisipasi publik, termasuk mahasiswa, sangat diperlukan untuk mengawal pelaksanaan kebijakan agar tidak ada masyarakat yang terabaikan.
Ia mengajak mahasiswa menggunakan nalar kritis bukan hanya untuk mengidentifikasi persoalan, tetapi juga mengambil bagian dalam menghadirkan solusi di tengah masyarakat.
“Mahasiswa jangan hanya menjadi penonton atau sekadar mengkritik dari kejauhan. Gunakan nalar kritis untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya. Bantu mengawal agar data semakin akurat, sasaran semakin tepat, dan Sekolah Rakyat semakin luas menjangkau anak-anak yang membutuhkan,” tegasnya.
Salah satu bentuk partisipasi yang dapat dilakukan mahasiswa, lanjut Fadhil, adalah terlibat dalam gerakan Agen Perlindungan Sosial (Agen Perlinsos), membantu keluarga, tetangga, maupun masyarakat sekitar mengakses informasi dan layanan perlindungan sosial.
Mahasiswa juga dapat mendukung Gerakan Nasional Ayo Peduli Tetangga, sekaligus membantu masyarakat memahami mekanisme pemutakhiran data melalui kanal yang tersedia, seperti Aplikasi Cek Bansos dan layanan Cek DTSEN. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam memperbaiki kualitas data dan mendorong ketepatan sasaran program pemerintah.
Ia menyebut gerakan tersebut sebagai bagian dari semangat Kerja Cepat Pasal 34, yakni memastikan amanat konstitusi tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar diwujudkan melalui kerja nyata, kolaborasi, dan kepedulian bersama.
“Kontrol sosial bukan hanya tentang mencari kesalahan pemerintah, tetapi juga memastikan kebijakan berjalan sebagaimana mestinya. Mari bantu masyarakat memperbaiki data, kawal ketepatan sasaran, dan dorong semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan melalui Sekolah Rakyat. Inilah bentuk partisipasi nyata kita dalam mengawal hak-hak masyarakat dan memutus rantai kemiskinan demi Indonesia yang semakin sejahtera dan maju,” tutup Fadhil.
Selain Muhammad Fadhil, dialog publik tersebut juga menghadirkan Dewan Pendiri KKMB UIN Alauddin Makassar yang juga merupakan dosen UIN Alauddin Makassar, Drs. Irwanuddin, M.M., serta Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Handayani Makassar, Dr. Herman S.H., M.H., sebagai narasumber.
Kegiatan ini menjadi ruang pertukaran gagasan antara mahasiswa dan para narasumber dalam membangun kesadaran kritis, memperkuat kepedulian sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal pemenuhan hak asasi manusia.
