Makassar, Potretnusantara.co.id – Pengurus Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPW HIPKA) Sulawesi Selatan yang juga Pendamping SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI, Muhammad Fadhil, mendorong pemerintah pusat memperkuat pengawalan langsung terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya program pemberdayaan UMKM dan pengembangan usaha.
Aspirasi tersebut disampaikan Fadhil dalam Rapat Koordinasi Pengurus BPW HIPKA Sulawesi Selatan bersama seluruh Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPKA kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Cafe Rewako, Kota Makassar, Kamis (22/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Fadhil menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Umum BPP HIPKA, Kamrussamad, yang juga merupakan Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra, atas kesediaannya hadir langsung dan mendengarkan kondisi usaha, kendala, serta harapan para pengurus HIPKA dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Bagi Fadhil, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi berdasarkan pengalaman dan pengamatannya di lapangan, baik dari interaksi langsung dengan masyarakat maupun informasi yang diterimanya mengenai berbagai hambatan dalam mengakses program pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan program prioritas Presiden tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, banyaknya program yang diluncurkan, atau luasnya sosialisasi. Hal yang paling penting adalah memastikan program tersebut benar-benar menjangkau masyarakat sasaran dan memberikan dampak nyata.
“Program prioritas Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Namun, kita perlu memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan dan sosialisasi. Pemerintah harus memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar bisa mengakses, menerima, dan merasakan manfaatnya,” ujar Fadhil.
Fadhil menilai, salah satu tantangan pelaksanaan program pemerintah adalah belum optimalnya pengawalan di lapangan. Ia menyoroti adanya dugaan praktik oknum yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi serta mempersulit masyarakat dalam mengakses program pemerintah.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan kekecewaan dan sikap apatis masyarakat terhadap program-program yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Jangan sampai program pemerintah yang tujuannya membantu masyarakat justru menjadi sulit diakses karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketika masyarakat berulang kali menemui hambatan, kepercayaan mereka terhadap program pemerintah bisa menurun,” tegasnya.
Karena itu, Fadhil mendorong pemerintah pusat tidak hanya menyerahkan pengawalan program kepada pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat mekanisme pemantauan dan pendampingan langsung melalui perangkat atau petugas yang memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai sasaran.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pemerintah dapat mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, mengevaluasi hambatan administratif, serta memastikan tidak ada pihak yang mempersulit akses terhadap program yang menjadi hak masyarakat sesuai ketentuan.
“Pemerintah pusat perlu hadir lebih dekat dengan masyarakat. Jangan hanya memastikan program sudah disampaikan kepada pemerintah daerah, tetapi pastikan juga program itu benar-benar sampai kepada penerima yang tepat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Dalam penyampaiannya, Fadhil mencontohkan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya memberikan dampak nyata dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia menilai, salah satu aspek penting yang mendukung pelaksanaan program tersebut adalah upaya penjangkauan langsung kepada masyarakat, termasuk melalui pendampingan SDM PKH yang berinteraksi dengan keluarga penerima manfaat dan membantu menghubungkan mereka dengan akses pendidikan.
Menurut Fadhil, masih terdapat keluarga yang memiliki anak dengan potensi besar, tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi, informasi, dan pemahaman mengenai prosedur administrasi. Akibatnya, sebagian keluarga merasa tidak memiliki peluang untuk mengakses pendidikan yang lebih baik.
“Di lapangan, kita menemukan masyarakat yang sebenarnya memiliki anak-anak berpotensi, tetapi sudah merasa tidak mungkin mendapatkan kesempatan pendidikan karena keterbatasan ekonomi dan menganggap proses administrasi terlalu sulit. Mereka bukan tidak memiliki harapan, tetapi terkadang tidak tahu bagaimana cara membuka jalan menuju harapan itu,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pendampingan langsung dapat membantu menjembatani kesenjangan tersebut. Masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai program, tetapi juga mendapatkan arahan dan pendampingan agar memahami proses serta persyaratan yang harus dipenuhi.
“Sekolah Rakyat memberikan pelajaran penting bahwa program yang baik harus disertai strategi penjangkauan yang baik. Ketika pemerintah hadir langsung menyapa masyarakat dan mendampingi mereka mengakses program, peluang yang sebelumnya terasa mustahil bisa menjadi kenyataan,” lanjut Fadhil.
Ia berharap pendekatan serupa dapat diterapkan pada program-program lain, terutama pemberdayaan UMKM, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta berbagai program pengembangan kewirausahaan yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Sebagai pengurus HIPKA Sulawesi Selatan sekaligus pendamping sosial, Fadhil melihat pentingnya mempertemukan kebijakan pemberdayaan ekonomi dengan kondisi nyata para pelaku usaha.
Menurutnya, tidak semua pelaku UMKM memiliki informasi yang memadai, kemampuan administratif, atau akses jaringan untuk memperoleh dukungan pemerintah. Karena itu, program pemberdayaan perlu disertai pendampingan yang membantu pelaku usaha memahami peluang, memenuhi persyaratan, dan memanfaatkan dukungan secara produktif.
Ia berharap BPP HIPKA dapat menjadi salah satu jembatan aspirasi para pengusaha daerah kepada pemerintah pusat, sehingga kendala yang ditemukan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan.
Fadhil juga menekankan bahwa pengawalan program harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mekanisme pengaduan serta evaluasi yang jelas agar potensi penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah.
Baginya, keberhasilan pemberdayaan UMKM bukan semata-mata tentang berapa banyak program yang disalurkan, melainkan berapa banyak pelaku usaha yang benar-benar berkembang, mampu memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Ia optimistis, apabila strategi penjangkauan langsung dan pendampingan diterapkan secara konsisten, semakin banyak UMKM yang berpeluang tumbuh menjadi usaha yang mandiri dan berdaya saing. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui terbukanya kesempatan kerja dan meningkatnya aktivitas ekonomi.
“Kalau strategi penjangkauan seperti yang dilakukan dalam Program Sekolah Rakyat juga diterapkan pada program pemberdayaan pengusaha dan UMKM, saya yakin akan semakin banyak pengusaha sukses dan UMKM yang berkembang lahir dari masyarakat kita. Kuncinya, program harus tepat sasaran, aksesnya dipermudah sesuai ketentuan, pendampingannya diperkuat, dan manfaatnya benar-benar dirasakan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjalankan program pemerintah, tetapi juga ikut membangun fondasi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Indonesia Emas,” tutup Muhammad Fadhil.
