Polewali Mandar , Potretnusanatara.co.id – Bupati Polewali Mandar (Polman) H. Samsul Mahmud meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa tidak menjadikan perbedaan kewenangan sebagai sumber konflik. Keduanya diminta membangun sinergi untuk memastikan pemerintahan desa berjalan transparan dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas.
Hal tersebut disampaikan Samsul Mahmud saat melantik dan mengambil sumpah 12 anggota BPD di Rumah Jabatan Bupati Polman, Rabu (23/9/2026).
Menurut Samsul, BPD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif.
“BPD merupakan posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. BPD juga merupakan lembaga yang penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif,” ujar Samsul.
Ia mengatakan, anggota BPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepentingan masyarakat masuk dalam proses perencanaan dan pembangunan desa.
Samsul juga menempatkan desa sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan Kabupaten Polman tidak terlepas dari kemajuan desa.
“Kalau Kabupaten Polewali Mandar ini bisa maju pembangunannya, tentu dimulai dari desa. Kalau desanya maju, Polewali Mandar juga ikut maju,” katanya.
Karena itu, Samsul meminta BPD dan kepala desa membangun komunikasi serta menempatkan diri sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan desa.
“Selalu saya tekankan pada setiap pelantikan BPD bahwa BPD adalah mitra pemerintah desa. Jangan sampai karena perbedaan kewenangan kemudian muncul konflik,” tegasnya.
Ia mengingatkan BPD untuk aktif menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan kebutuhan warga menjadi bagian dari pembahasan kebijakan desa.
“BPD harus sering-sering mendengarkan suara masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, itulah yang harus diperjuangkan dan dikomunikasikan dengan pemerintah desa,” ujarnya.
Selain sinergi kelembagaan, Samsul menyoroti pengelolaan anggaran desa di tengah kondisi transfer keuangan dari pemerintah pusat yang mengalami pengurangan.
Ia meminta pemerintah desa bersama BPD memahami kondisi tersebut dan memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
“Anggaran desa hari ini memang mengalami kondisi tekanan. Pemerintah daerah juga mengalami hal yang sama karena transfer dari pusat ke daerah mengalami pengurangan,” jelasnya.
Dalam kondisi tersebut, ia menekankan agar anggaran desa diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga.
“Pak Desa harus betul-betul menggunakan anggaran itu dengan transparan, akuntabel dan tepat sasaran, sehingga ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di desa,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Polman, Alimuddin, mengatakan hubungan BPD dan pemerintah desa perlu dibangun dalam kerangka sinergi dan kolaborasi.
Menurutnya, perbedaan fungsi antara pemerintah desa dan BPD justru membutuhkan komunikasi yang harmonis agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan seimbang.
“BPD ini adalah mitra pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkatnya. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara pemerintah desa dengan BPD harus senantiasa bersinergi dan berkolaborasi,” ujar Alimuddin.
Ia mengatakan, persoalan yang muncul di tengah masyarakat perlu dibahas bersama agar dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
“Beda fungsi, tetapi karena beda fungsi itulah dibutuhkan sinergi yang harmonis dan seimbang. Ada peran yang setara dalam mengemban tugas dan amanah untuk membangun desa serta mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Polman Andi Nursami Masdar, Sekretaris Daerah Polman Nursaid, Kepala Dinas PMD Alimuddin, Kabag Hukum, jajaran Asisten Pemerintahan, serta sejumlah camat, di antaranya Camat Luyo, Alu, Mapilli, Tutar, Binuang, Campalagian, Limboro, dan Wonomulyo.
