Maros, Potretnusantara.co.id – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin menegaskan komitmennya untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan terkait kewajiban pembayaran PBB-P2 Bandara Sultan Hasanuddin.
General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin, Ruly Artha, mengatakan perusahaan sebagai wajib pajak selalu berkomitmen memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah daerah.
“PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin sebagai wajib pajak senantiasa patuh melaksanakan pembayaran pajak-pajak kepada pemerintah daerah secara bertanggung jawab,” kata Ruly Artha dalam keterangan resminya di Maros, Jumat (17/7/2026).
Ia menjelaskan, pembayaran PBB-P2 Tahun 2026 mengacu pada Keputusan Bupati Maros Nomor 575/KPTS/900.1/VII/2026 tertanggal 2 Juli 2026 tentang Pemberian Keringanan Berupa Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 dalam rangka Hari Lahir ke-67 Kabupaten Maros dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
“Keputusan Bupati Maros tersebut memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administratif PBB-P2 kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam jangka waktu 4 Juli hingga 31 Agustus 2026. Karena itu, kewajiban pembayaran PBB-P2 Bandara Sultan Hasanuddin saat ini masih berada dalam rentang waktu atau tempo yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ruly memastikan perusahaan akan menuntaskan kewajiban pembayaran pajak tersebut sebelum batas waktu yang ditetapkan.
“Kami memastikan bahwa penyelesaian kewajiban pembayaran PBB-P2 Tahun 2026 dilakukan sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Maros tersebut,” terangnya.
