Oleh: Mashud Azikin
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Di banyak kota di Indonesia hari ini, pembangunan sering kali berjalan seperti mesin tua yang dipaksa terus hidup di tengah bahan bakar yang semakin menipis. Anggaran daerah mengetat, kebutuhan masyarakat terus bertambah, sementara tuntutan pelayanan publik bergerak jauh lebih cepat dibanding kemampuan birokrasi beradaptasi. Dalam situasi seperti itu, tidak sedikit pemerintah daerah akhirnya hanya sibuk bertahan hidup bukan menciptakan lompatan.
Namun Makassar tampaknya sedang mencoba keluar dari jebakan lama itu.
Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Makassar dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 di Kendari beberapa waktu lalu mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai seremoni administratif biasa. Padahal, di balik penghargaan “Terbaik I Creative Financing Regional Sulawesi” tersimpan pesan yang jauh lebih penting: sebuah kota sedang berusaha membangun masa depannya dengan cara berpikir baru.
Dan setiap cara berpikir baru selalu dimulai dari keberanian untuk meninggalkan pola lama.
Selama bertahun-tahun, banyak pemerintah daerah terlalu bergantung pada transfer pusat. Ketika Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus tersendat, pembangunan ikut tersendat.
Akibatnya, kreativitas birokrasi menjadi tumpul. Pemerintah hanya menunggu, bukan mencari kemungkinan.
Makassar mencoba membalik logika itu.
Di bawah pendekatan tata kelola yang lebih progresif, kota ini mulai menata ulang cara mengelola keuangan daerah.
Digitalisasi pelayanan diperluas, sistem administrasi diperketat, potensi pendapatan daerah dioptimalkan, dan kebocoran anggaran dipersempit. Langkah-langkah ini mungkin terdengar teknokratis, tetapi dampaknya sangat manusiawi.
Sebab sesungguhnya, inti dari inovasi pemerintahan bukanlah aplikasi yang canggih atau istilah-istilah modern yang rumit. Intinya adalah bagaimana negara hadir lebih cepat, lebih bersih, dan lebih terasa manfaatnya bagi rakyat kecil.
Makassar tampaknya memahami itu.
Digitalisasi misalnya, bukan lagi diperlakukan sekadar simbol kota modern. Ia dijadikan alat untuk memperpendek jarak antara warga dan pelayanan publik. Ketika sistem lebih transparan, peluang penyimpangan mengecil. Ketika administrasi lebih sederhana, masyarakat tidak lagi dipaksa berputar-putar di lorong birokrasi yang melelahkan.
Dari situ lahir efisiensi.
Dan dari efisiensi itulah ruang fiskal mulai terbuka.
Menariknya, ruang fiskal yang tercipta tidak berhenti pada angka-angka pertumbuhan ekonomi semata. Ia diterjemahkan kembali menjadi program sosial yang menyentuh lapisan masyarakat paling rentan. Ini yang membuat arah pembangunan Makassar terasa lebih manusiawi.
Kota ini tidak hanya berbicara tentang investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga tentang kemiskinan, stunting, dan perlindungan pekerja informal.
Ketika Makassar masuk tiga besar terbaik penanggulangan kemiskinan dan stunting di Sulawesi, sesungguhnya yang sedang diuji bukan sekadar kemampuan administratif pemerintah daerah. Yang diuji adalah keberpihakan moral sebuah kota terhadap kelompok yang paling mudah dilupakan.
Sebab ukuran kemajuan kota tidak hanya ditentukan oleh tingginya gedung atau ramainya pusat perbelanjaan. Kota yang benar-benar maju adalah kota yang tetap mampu mendengar suara warganya yang paling kecil.
Di titik inilah pembangunan menemukan wajah humanioranya.
Pemerintahan modern tidak cukup hanya efisien. Ia juga harus empatik. Anggaran tidak boleh sekadar dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai alat menghadirkan rasa aman sosial. Ketika pekerja rentan mulai mendapat perlindungan Jaminan Hari Tua, ketika stunting ditekan dari tingkat akar rumput, ketika masyarakat miskin memperoleh akses layanan yang lebih layak, maka pembangunan sedang bergerak dari angka menuju martabat manusia.
Dan martabat manusia itulah inti sesungguhnya dari sebuah kota.
Karena itu, penghargaan dari Kemendagri sejatinya bukan akhir dari perjalanan, melainkan ujian awal bagi konsistensi. Sebab tantangan terbesar bukan meraih prestasi, tetapi menjaga kepercayaan setelah prestasi itu datang.
Kepercayaan publik adalah fondasi yang paling mahal dalam pembangunan. Ia tidak lahir dari baliho atau slogan. Ia tumbuh dari pengalaman sehari-hari masyarakat ketika berhadapan dengan negara. Dari jalan yang membaik. Dari pelayanan yang tidak berbelit. Dari bantuan sosial yang tepat sasaran. Dari keyakinan bahwa pajak yang dibayar benar-benar kembali menjadi manfaat.
Masyarakat hari ini semakin cerdas membaca mana pencitraan dan mana kerja nyata.
Karena itu, Makassar harus berhati-hati menjaga momentum ini. Inovasi tidak boleh berhenti menjadi jargon birokrasi tahunan. Ia harus terus hidup dalam keberanian memperbaiki sistem, membuka ruang partisipasi publik, dan memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh di pusat kota, tetapi juga menyentuh lorong-lorong kecil tempat rakyat menjalani hidupnya sehari-hari.
Makassar memiliki modal besar untuk menjadi lokomotif pembaruan di Kawasan Timur Indonesia. Tetapi modal terbesar kota ini sesungguhnya bukan hanya APBD, teknologi, atau penghargaan nasional.
Modal terbesarnya adalah kepercayaan warganya sendiri.
Dan sejarah selalu menunjukkan: ketika pemerintah mampu menjaga kepercayaan rakyatnya, sebuah kota tidak hanya tumbuh menjadi maju, tetapi juga tumbuh menjadi bermartabat.
