Oleh: Mohammad Nayaka Rama Yoga
(Ketua Basis FPPI KOPI Perubahan Semarang 2023-2024)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Gerakan mahasiswa memiliki peran penting dalam dinamika sosial-politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai agen perubahan, mahasiswa sering kali menjadi pelopor dalam mendorong reformasi, demokratisasi, dan keadilan sosial. Namun, dalam perkembangannya, gerakan mahasiswa tidak terlepas dari ancaman intervensi politik nasional yang dapat menghambat independensi dan tujuan perjuangannya. Intervensi ini dapat berbentuk kooptasi oleh partai politik, infiltrasi oleh aparat negara, serta manipulasi isu dan wacana yang berkembang dalam diskursus publik.
Bentuk-Bentuk Kooptasi dan Infiltrasi Pemerintah Kepada Gerakan Mahasiswa.
Pendanaan dan Sponsorship
Pendanaan dan sponsorship merupakan salah satu bentuk intervensi politik yang paling umum dalam gerakan mahasiswa. Beberapa organisasi mahasiswa sering kali menerima bantuan dana dari partai politik atau tokoh-tokoh tertentu, yang dapat berupa dana operasional, beasiswa, atau akses ke fasilitas tertentu seperti gedung pertemuan, perlengkapan organisasi, hingga program pelatihan. Bantuan ini sering kali dikemas sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan generasi muda dan peningkatan kapasitas mahasiswa dalam berorganisasi. Namun, di balik itu, terdapat kepentingan politik yang bertujuan untuk memengaruhi arah gerakan mahasiswa.
Ketika organisasi mahasiswa mulai bergantung pada sumber pendanaan eksternal, independensi mereka dalam mengambil sikap politik menjadi rentan terhadap tekanan atau tuntutan dari pihak pemberi dana. Sebagai contoh, organisasi yang mendapatkan pendanaan dari partai politik cenderung lebih lunak dalam mengkritik kebijakan yang diusung oleh partai tersebut, bahkan jika kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat. Aspinall (2005) mencatat bahwa beberapa kelompok mahasiswa di Indonesia secara sadar atau tidak sadar telah menjadi alat politik dalam dinamika kekuasaan, terutama ketika mereka menerima bantuan dari elite politik yang memiliki agenda terselubung.
Selain itu, pendanaan juga dapat digunakan sebagai alat kontrol terhadap organisasi mahasiswa. Dalam beberapa kasus, partai politik atau aktor negara memberikan dana kepada kelompok mahasiswa yang dianggap loyal, sementara mereka yang lebih kritis justru mengalami pembatasan sumber daya. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dapat menciptakan ketimpangan dalam gerakan mahasiswa, di mana kelompok yang lebih moderat atau cenderung berpihak pada kepentingan politik tertentu mendapatkan lebih banyak dukungan, sementara kelompok yang lebih radikal atau independen menghadapi hambatan dalam menjalankan aktivitas mereka.
Rekrutmen Kader dan Jaringan Politik
Selain memberikan bantuan finansial, partai politik juga sering kali berusaha merekrut aktivis mahasiswa untuk bergabung dalam struktur organisasi mereka. Perekrutan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti membangun hubungan personal dengan aktivis mahasiswa, menawarkan kesempatan magang atau pelatihan kepemimpinan yang dibiayai oleh partai, hingga perekrutan formal ke dalam sayap pemuda partai politik. Dalam beberapa kasus, partai politik juga secara langsung membentuk organisasi mahasiswa atau sayap pemuda untuk mendukung kepentingan mereka dalam ruang akademik dan sosial.
Beberapa organisasi kemahasiswaan besar di Indonesia memiliki hubungan historis dengan partai politik tertentu. Hubungan ini sering kali terbentuk karena kesamaan ideologi atau karena adanya figur senior dalam organisasi mahasiswa yang kemudian berkarier di partai politik. Dalam kondisi seperti ini, organisasi mahasiswa dapat kehilangan netralitas mereka dalam menyikapi isu-isu nasional. Sikap mereka terhadap kebijakan pemerintah atau kebijakan publik tertentu sering kali tidak lagi berdasarkan kepentingan mahasiswa atau rakyat secara luas, melainkan lebih dipengaruhi oleh afiliasi politik mereka.
Keterlibatan dalam jaringan politik dapat menyebabkan polarisasi dalam gerakan mahasiswa. Beberapa kelompok mahasiswa yang memiliki afiliasi politik yang berbeda sering kali saling berhadapan dalam perdebatan atau aksi-aksi politik. Alih-alih menyatukan kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan publik, mereka justru terpecah-belah dan lebih fokus pada agenda politik masing-masing. Hal ini menghambat efektivitas gerakan mahasiswa dalam melakukan advokasi kebijakan atau mengkritik kebijakan pemerintah secara objektif dan independen.
Pemberian Jabatan atau Karir Politik
Salah satu strategi yang sering digunakan untuk mengooptasi gerakan mahasiswa adalah dengan menawarkan posisi dalam struktur politik atau pemerintahan kepada aktivis mahasiswa yang memiliki popularitas tinggi. Tawaran ini dapat berupa posisi dalam partai politik, jabatan di lembaga negara, atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam program-program kepemimpinan yang didukung oleh elite politik.
Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya mantan aktivis mahasiswa yang kemudian bergabung dengan partai politik setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Beberapa di antaranya berhasil mempertahankan idealisme mereka dan tetap berkontribusi untuk kepentingan masyarakat, tetapi tidak sedikit pula yang akhirnya terserap dalam politik praktis dan kehilangan semangat perjuangan yang sebelumnya mereka usung. Pergeseran dari idealisme ke pragmatisme politik ini sering kali mengubah arah gerakan mahasiswa itu sendiri, di mana kepentingan elektoral mulai mendominasi dibandingkan dengan perjuangan sosial yang lebih luas.
Bahkan dalam beberapa kasus, tawaran jabatan ini diberikan sebelum mahasiswa menyelesaikan studi mereka. Seorang aktivis mahasiswa yang memiliki pengaruh besar dalam pergerakan sering kali menjadi target bagi partai politik yang ingin memperluas basis dukungan mereka di kalangan pemuda. Dengan menerima tawaran tersebut, seorang aktivis mahasiswa secara tidak langsung menarik gerakan yang dipimpinnya ke dalam pusaran kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat menciptakan perpecahan dalam organisasi mahasiswa, di mana beberapa anggota mendukung keputusan pemimpin mereka untuk terlibat dalam politik praktis, sementara yang lain merasa dikhianati dan kecewa karena perjuangan yang mereka bangun berubah arah.
Selain itu, pemberian jabatan atau karir politik juga sering digunakan sebagai cara untuk meredam gerakan mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu. Seorang aktivis yang sebelumnya vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah dapat berubah menjadi lebih kompromistis setelah mendapatkan posisi dalam sistem politik. Dengan cara ini, intervensi politik berhasil melemahkan kekuatan gerakan mahasiswa dari dalam, karena tokoh-tokoh kunci mereka telah berhasil diserap ke dalam sistem.
Penempatan Agen dalam Organisasi Mahasiswa
Salah satu bentuk infiltrasi yang paling umum dalam gerakan mahasiswa adalah penempatan agen pemerintah atau intelijen dalam organisasi mahasiswa. Langkah ini bertujuan untuk mengawasi, mengontrol, dan bahkan mengarahkan gerakan mahasiswa agar tidak berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik yang ada. Seperti yang ditunjukkan oleh Heryanto (1999), praktik ini sering digunakan oleh pemerintah Indonesia, terutama selama era Orde Baru, untuk mengontrol pergerakan mahasiswa dan mencegah munculnya oposisi yang kuat terhadap rezim.
Penempatan agen dalam organisasi mahasiswa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari merekrut mahasiswa secara langsung untuk menjadi informan, menyusupkan aparat intelijen dengan menyamar sebagai aktivis mahasiswa, hingga menanamkan kader-kader loyal pemerintah dalam struktur organisasi kampus. Para agen ini bertugas untuk memantau diskusi internal, mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci dalam pergerakan mahasiswa, serta melaporkan strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan. Informasi yang diperoleh dari infiltrasi ini kemudian dapat digunakan untuk menyusun strategi pembungkaman, baik melalui tekanan akademik, intimidasi, maupun upaya pelemahan internal.
Selain bertindak sebagai mata-mata, agen-agen yang ditanam dalam organisasi mahasiswa juga bisa berperan dalam mengarahkan pergerakan agar tidak melenceng dari kepentingan pemerintah. Mereka dapat berusaha memoderasi sikap organisasi mahasiswa agar lebih kompromistis atau bahkan menghasut perpecahan di antara aktivis. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya mendapatkan informasi dari dalam organisasi mahasiswa, tetapi juga dapat mengontrol arah gerakan mereka agar tidak terlalu berbahaya bagi kekuasaan yang ada.
Pemberian Beasiswa dan Program Pelatihan yang Selektif
Pemerintah dan aktor politik lainnya juga dapat memengaruhi gerakan mahasiswa melalui pemberian beasiswa dan program pelatihan yang bersifat selektif. Beasiswa dan kesempatan pelatihan ini sering kali diberikan kepada individu-individu yang dianggap “loyal” atau setidaknya tidak terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dengan menyediakan insentif semacam ini, negara dapat membentuk kader-kader mahasiswa yang lebih mudah diarahkan dan tidak akan menjadi ancaman bagi stabilitas politik yang mereka pertahankan.
Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah atau institusi terkait sering kali memiliki syarat tertentu yang mengharuskan penerima untuk menunjukkan sikap yang sejalan dengan kepentingan negara. Misalnya, beberapa program beasiswa luar negeri yang disponsori oleh pemerintah memiliki ketentuan bahwa penerima beasiswa tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik yang bertentangan dengan kebijakan negara. Selain itu, beasiswa dalam negeri yang diberikan kepada mahasiswa sering kali lebih mudah diakses oleh mereka yang berasal dari organisasi yang bersikap lebih netral atau pro-pemerintah dibandingkan dengan mahasiswa yang aktif dalam gerakan kritis.
Di sisi lain, program pelatihan kepemimpinan dan magang yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki afiliasi politik juga menjadi sarana untuk membentuk cara berpikir mahasiswa agar lebih bersikap moderat terhadap kebijakan negara. Program ini sering kali melibatkan mahasiswa yang memiliki potensi kepemimpinan, dengan harapan bahwa ketika mereka lulus dan menduduki posisi strategis, mereka akan lebih cenderung mendukung kebijakan pemerintah daripada menentangnya. Dengan demikian, melalui pemberian beasiswa dan pelatihan selektif ini, pemerintah dapat secara tidak langsung mengendalikan generasi pemimpin masa depan dan meredam potensi oposisi sejak dini.
Pemanfaatan Organisasi Resmi Mahasiswa
Selain melakukan infiltrasi langsung, pemerintah juga sering kali memanfaatkan organisasi mahasiswa yang telah diakui secara resmi untuk mengontrol narasi gerakan mahasiswa. Organisasi-organisasi ini biasanya memiliki hubungan yang lebih erat dengan pemerintah, baik melalui jalur pendanaan, regulasi kampus, maupun kemitraan dalam berbagai kegiatan akademik dan sosial.
Organisasi mahasiswa yang mendapat dukungan pemerintah dapat digunakan sebagai alat propaganda untuk menyebarkan kebijakan negara dan menekan gerakan mahasiswa yang lebih radikal. Mereka dapat diberikan keistimewaan dalam akses ke fasilitas kampus, kesempatan berpartisipasi dalam program nasional, hingga dukungan finansial yang lebih besar dibandingkan organisasi mahasiswa independen. Dengan demikian, organisasi-organisasi ini cenderung lebih patuh terhadap kepentingan negara dan menghindari keterlibatan dalam gerakan oposisi.
Dalam beberapa kasus, organisasi mahasiswa resmi juga berperan dalam menstigma atau mengucilkan kelompok-kelompok mahasiswa yang lebih kritis. Misalnya, mereka dapat memberikan pernyataan publik yang mendukung kebijakan pemerintah dan menyudutkan gerakan mahasiswa yang menentang kebijakan tersebut sebagai “radikal” atau “provokatif”. Dengan cara ini, organisasi mahasiswa yang dekat dengan pemerintah dapat membantu menciptakan opini publik yang lebih berpihak pada pemerintah dan mengurangi legitimasi gerakan mahasiswa yang lebih independen.
Selain itu, organisasi mahasiswa yang terkooptasi oleh pemerintah juga dapat digunakan untuk mengontrol agenda diskusi di kampus. Mereka dapat menginisiasi seminar, diskusi, atau forum-forum ilmiah yang mendukung kebijakan pemerintah, sementara wacana-wacana kritis terhadap negara cenderung dibatasi atau bahkan dilarang. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa lingkungan akademik tetap berada dalam kendali mereka dan tidak berkembang menjadi pusat oposisi terhadap kekuasaan.
Intimidasi dan Represi terhadap Aktivis Mahasiswa
Bentuk intervensi paling agresif dalam gerakan mahasiswa adalah tindakan intimidasi dan represi terhadap aktivis yang vokal dalam mengkritik pemerintah. Intimidasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari ancaman akademik, pemantauan ketat, kriminalisasi, hingga tindakan represif yang melibatkan kekerasan fisik.
Di wilayah akademik, mahasiswa yang aktif dalam gerakan-gerakan kritis sering kali menghadapi ancaman berupa skorsing, pembatalan beasiswa, atau bahkan pengeluaran dari kampus dengan alasan administratif. Beberapa kampus yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah terkadang diberi tekanan untuk menindak mahasiswa yang terlalu vokal dalam mengkritik kebijakan negara. Selain itu, dalam beberapa kasus, aktivis mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kampus atau menghadapi hambatan dalam proses akademik mereka, seperti penundaan kelulusan atau nilai akademik yang dipersulit.
Di luar lingkungan kampus, pemerintah dan aparat keamanan sering kali menggunakan hukum sebagai alat untuk membatasi ruang gerak aktivis mahasiswa. Misalnya, mahasiswa yang terlibat dalam aksi protes dapat dikenai tuduhan melanggar hukum, seperti pasal-pasal mengenai penghasutan, makar, atau tindakan yang dianggap merusak ketertiban umum. Kriminalisasi terhadap aktivis ini bertujuan untuk menciptakan efek jera, sehingga mahasiswa lain menjadi takut untuk terlibat dalam gerakan serupa.
Selain menggunakan jalur hukum, pemerintah juga dapat menerapkan strategi pemantauan ketat terhadap aktivis mahasiswa. Beberapa aktivis melaporkan bahwa mereka menerima ancaman anonim, diikuti, atau bahkan diintimidasi oleh aparat keamanan. Dalam kasus yang lebih ekstrem, ada laporan tentang penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis mahasiswa yang dianggap sebagai ancaman serius bagi pemerintah.
Tindakan represif ini tidak hanya bertujuan untuk membungkam individu yang bersangkutan, tetapi juga untuk mengirimkan pesan kepada gerakan mahasiswa secara keseluruhan bahwa ada risiko besar dalam menentang kekuasaan. Dengan cara ini, pemerintah dapat menekan keberanian mahasiswa untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial dan mempertahankan dominasi politik mereka dalam ruang akademik dan masyarakat secara luas. Bentuk-bentuk intervensi politik dalam gerakan mahasiswa dapat mengancam independensi, daya kritis, dan efektivitas perjuangan mahasiswa. Kooptasi oleh partai politik dan infiltrasi oleh aparat negara merupakan strategi utama yang digunakan untuk mengontrol atau melemahkan gerakan mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa perlu meningkatkan kewaspadaan dan membangun mekanisme pertahanan organisasi yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik eksternal.
Daftar Pustaka
Aspinall, E. (2005). Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia. Stanford University Press.
Heryanto, A. (1999). “Rethinking the Social Movement in Indonesia.” Asian Studies Review, 23(4), 433-448.
McAdam, D. (1996). Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970. University of Chicago Press.
