KORPRI-PGRI sebagai Pilar Penguatan Birokrasi dan Pendidikan Nasional di Era Transformasi

Oleh: Muhammad Fadhil, S.Pd.I., M.Pd
(Pendamping SDM PKH Kementerian Sosial)

Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-54 KORPRI dan HUT Ke-80 PGRI 2025 bukan hanya momentum seremonial, tetapi penanda penting bagi arah perjalanan birokrasi dan pendidikan Indonesia di tengah dinamika zaman yang semakin kompleks. Sambutan resmi dalam dokumen tersebut memperlihatkan sebuah pesan fundamental: penguatan kapasitas aparatur dan pendidik merupakan prasyarat utama terwujudnya Indonesia Maju 2045. Dalam perspektif ilmiah, terdapat tiga dimensi utama yang dapat ditarik sebagai refleksi strategis, terutama bagi kami yang bergelut dalam kerja-kerja pemberdayaan sosial seperti Pendamping SDM PKH.

1. Reformasi Birokrasi dan Profesionalisme ASN: Urgensi Adaptasi Era Digital
Dokumen sambutan HUT KORPRI ke-54 menegaskan bahwa ASN kini dihadapkan pada tuntutan perubahan pola pikir, pola kerja, dan pola pelayanan. Transformasi digital tidak lagi bersifat opsional, tetapi sebuah keniscayaan. Dalam konteks kebijakan publik, digitalisasi pelayanan terbukti mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta memperkuat transparansi.

Sebagai Pendamping SDM PKH, saya melihat urgensi ini secara langsung. Intervensi sosial berbasis data mulai dari verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran penerima manfaat sangat bergantung pada kemampuan ASN serta pendamping untuk mengelola teknologi dengan kompeten. Pesan KORPRI untuk menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme sejalan dengan prinsip kerja pendampingan sosial yang mengutamakan akuntabilitas dan keberpihakan pada masyarakat rentan.

2. Keberlanjutan Layanan Publik: KORPRI sebagai Penjaga Stabilitas Nasional
Isi sambutan dengan jelas menekankan bahwa 5,5 juta ASN adalah penggerak utama implementasi APBN dan APBD secara efektif. Dalam perspektif administrasi publik, hal ini menunjukkan bahwa ASN bukan hanya pelaksana teknis, melainkan aktor strategis dalam memastikan program-program negara mencapai sasaran.

Dalam pengalaman implementasi PKH, kualitas layanan negara kepada masyarakat miskin akan sangat bergantung pada soliditas kerja ASN lintas sektor dari Dinas Sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintah desa. Karena itu, ajakan KORPRI untuk memperkuat persatuan, kesiapsiagaan, dan antikorupsi menjadi sangat relevan. Kualitas layanan publik pada akhirnya terukur dari sejauh mana ASN mampu menghadirkan pelayanan cepat, empatik, bebas pungli, dan berbasis solusi.

3. PGRI dan Masa Depan Pendidikan: Guru sebagai Motor Transformasi Pengetahuan
Isi sambutan PGRI menampilkan tantangan nyata dunia pendidikan: tekanan era kecerdasan buatan, transformasi digital, dan kebutuhan kompetensi abad 21. Guru dituntut untuk adaptif, kreatif, dan memiliki kemampuan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).

Dari perspektif pengentasan kemiskinan, pendidikan adalah variabel fundamental. Kami di PKH melihat bahwa keberhasilan program perlindungan sosial tidak dapat dilepaskan dari peran guru dalam membentuk kualitas SDM generasi berikutnya. Perlindungan terhadap guru dari kriminalisasi, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan kapasitas pedagogik adalah isu-isu penting yang perlu dijadikan prioritas kebijakan.

PGRI sebagai wadah profesional diharapkan mampu menjaga nilai-nilai moral, intelektual, dan integritas guru, agar pendidikan tetap menjadi fondasi pembangunan peradaban.

4. Sinergi KORPRI-PGRI: Kunci Mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Maju 2045
Dengan membaca keseluruhan teks sambutan, terlihat jelas bahwa kedua organisasi ini memiliki kontribusi komplementer:

KORPRI menggerakkan birokrasi agar semakin profesional, efisien, dan berintegritas.

PGRI menguatkan peran guru sebagai agen transformasi intelektual bangsa.

Keduanya merupakan roda besar yang saling menguatkan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk Program Asta Cita pemerintah saat ini.

Sebagai bagian dari unsur pelaksana pelayanan sosial, saya memandang sinergi lintas organisasi ASN termasuk tenaga pendidik menjadi kunci agar program-program negara mulai dari pengentasan kemiskinan, transformasi digital, hingga pemerataan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Peringatan HUT KORPRI dan PGRI tahun ini memberikan pesan kuat bahwa pengabdian bukan sekadar rutinitas pekerjaan, tetapi sebuah komitmen moral, profesional, dan kebangsaan. ASN dan guru adalah dua profesi yang menjadi fondasi keberlangsungan negara. Mereka membutuhkan dukungan struktural, perlindungan, dan ruang pengembangan diri agar mampu menjawab tantangan zaman.

Sebagai Pendamping SDM PKH Kementerian Sosial, saya memandang bahwa penguatan birokrasi dan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh aparatur dan pendidik. Dengan menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat belajar, kita dapat bersama-sama membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, berkeadilan serta berkeadaban.