Rakor KPK, Munafri Sorot Celah Korupsi di Pemerintahan Daerah

Makassar, Potretnusantara.co.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui penguatan sistem dan tata kelola.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (16/10/2025).

“Ini sangat penting sebagai penguatan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan ke depan,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.

Ia menyebut kegiatan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat komitmen antikorupsi. Menurutnya, kepala daerah mendapat pemahaman mendalam tentang rambu-rambu pemerintahan yang bersih.

“Penguatan yang diberikan oleh pimpinan KPK sangat detail. Kami mendapatkan pencerahan karena banyak hal yang sebelumnya tidak kita ketahui,” ungkapnya.

Munafri mengusulkan agar rakor semacam ini digelar secara berkala hingga ke tingkat pemerintahan paling kecil, agar semua elemen tetap waspada terhadap korupsi.

“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara kontinu,” ujarnya. Ia menambahkan, pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara hati-hati dan penuh integritas.

“Kita harus sadar bahwa persoalan bisa timbul kalau kita lalai, kalau kita tidak fokus, dan apalagi jika bermain-main dengan anggaran,” tegasnya.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam arahannya menekankan bahwa pencegahan korupsi sejak dini adalah langkah utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Korupsi kerap menghambat pembangunan daerah. Ini yang saya tekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih atau good governance,” ujarnya.

Johanis juga menjelaskan bahwa KPK bertugas menjalankan mandat undang-undang dalam pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

“Kami ingin memastikan tidak ada penyelenggara negara yang terjebak dalam tindak pidana korupsi. Pencegahan lebih dini seperti ini penting kami lakukan,” tegasnya.

Ia menutup dengan harapan agar kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah semakin kuat, termasuk dalam pendidikan antikorupsi sejak usia dini.

“Kami melaksanakan pendidikan antikorupsi sejak usia dini, mulai dari tingkat PAUD hingga lembaga pemerintahan, bahkan kepada istri pejabat penyelenggara negara,” pungkasnya.