Mamuju, Potretnusantara.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Muhammad Nur, akhirnya angkat bicara menanggapi tuduhan sejumlah mahasiswa dan pelajar asal Pulau Karampuang yang menyebut dirinya sebagai pembohong.
Tudingan itu mencuat dalam sebuah video berdurasi 1 menit 9 detik yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, seorang mahasiswa meminta agar setiap komitmen dari pihak legislatif dituangkan secara tertulis agar tidak berakhir seperti janji Muhammad Nur sebelumnya.
“Supaya kesannya tidak kayak Muhammad Nur ki, kami harap ada hitam di atas putih,” ujar salah seorang mahasiswa tersebut dalam aksi unjuk rasa yang turut ditemui Anggota DPRD Arnol Topo Sujadi, Rabu (23/4/2025).
Merespons pernyataan tersebut, Muhammad Nur memberikan klarifikasi kepada media Potretnusantara.co.id, Rabu (30/4/2025). Ia membantah keras tudingan yang menyebut dirinya tidak konsisten dengan janjinya.
“Baru-baru ini saya berkunjung ke Pulau Karampuang dan bertemu langsung dengan Sekretaris Desa untuk membicarakan kebutuhan adik-adik, khususnya terkait kapal penyeberangan,” ujar Muhammad Nur.
Ia menambahkan, kontribusinya terhadap Pulau Karampuang telah berlangsung sejak sebelum menjabat sebagai anggota DPRD. Saat masih menjadi Direktur PDAM Kabupaten Mamuju, ia mengaku berperan dalam penyediaan air bersih bagi warga setempat dengan nilai investasi yang mencapai miliaran rupiah.
“Terkait kapal, saya kira harganya masih cukup terjangkau, sekitar Rp65 juta hingga Rp70 juta. Saat saya menerima para pendemo, saya sudah sampaikan bahwa saya siap mempertaruhkan jabatan saya untuk mengawal aspirasi mereka. Bahkan jika Pemda belum memiliki anggaran, saya siap membeli kapal itu secara pribadi,” jelasnya.
Meski demikian, Muhammad Nur menekankan pentingnya memastikan aspek teknis dan operasional kapal, sebelum bantuan tersebut benar-benar direalisasikan.
“Siapa yang akan bertanggung jawab atas biaya bahan bakar, perawatan, hingga gaji pengemudi kapal? Semua itu harus jelas sejak awal,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan warga dan perangkat desa, Sekretaris Desa menyarankan agar wacana bantuan kapal dibahas lebih matang terlebih dahulu.
“Saya sudah sampaikan, jika memang itu menjadi kebutuhan mendesak, saya siap perjuangkan bahkan sampai akhir masa jabatan saya,” ujarnya.
Muhammad Nur menyayangkan sikap sebagian mahasiswa yang tidak lebih dulu menjalin komunikasi langsung dengannya sebelum menyampaikan tudingan di ruang publik.
“Yang saya sesalkan, mereka tidak pernah menemui saya secara langsung untuk berdiskusi. Kalau kita bicara soal kebijakan, tentu harus tetap mengacu pada aturan dan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Ia pun menegaskan bahwa persoalan ini tidak ia lihat dari perspektif politik, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan, terutama di bidang pendidikan.
“Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkas Muhammad Nur.
Editor: Dino
