Mamuju, Potretnusantara.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024, Kamis (24/4/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. Amalia Fitri Aras, didampingi Wakil Ketua DPRD, Dr. Hj. Siti Suraida Suhardi, serta dihadiri sejumlah anggota dewan. Pemerintah Provinsi Sulbar diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah, Suhardi Duka.
Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bentuk evaluasi dan catatan penting atas LKPJ Gubernur Tahun 2024. Rekomendasi ini bertujuan memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan LKPJ di masa mendatang.
“Beberapa catatan kritis kami sampaikan, mulai dari aspek penyusunan laporan, redaksional, realisasi program, hingga ketidaksesuaian antara program yang dilaksanakan oleh sejumlah OPD dengan aspirasi masyarakat,” kata Amalia.
DPRD juga menyoroti adanya selisih antara perencanaan program dengan realisasi anggaran. Hal ini dianggap perlu perhatian serius dari pihak eksekutif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD.
Amalia menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam penyusunan program kerja, serta perlunya sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD sebagai mitra strategis.
“DPRD berharap pemerintah lebih kreatif dan inovatif dalam membuat program kerja agar anggaran terserap optimal. Fokus perencanaan sebaiknya diarahkan ke sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan investasi karena sektor ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan Surat Keputusan DPRD Sulbar tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2024 kepada perwakilan Pemerintah Provinsi. Keputusan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari laporan resmi.
Sumber: Humas DPRD Sulbar
Editor: Dino
