Mamuju – Potretnusantara.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi dan kabupaten di Ballroom Antidepot, lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (13/3/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Penguatan Perekonomian melalui Ketahanan Pangan untuk Sulbar yang Maju dan Sejahtera.” Gubernur Sulbar Suhardi Duka membuka acara tersebut, didampingi Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail.
Hadir dalam pertemuan ini Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary, Sekda Pasangkayu, serta perwakilan Pemkab Majene dan Polman. Unsur Forkopimda Sulbar dan TPID kabupaten se-Sulbar juga turut serta.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan bahwa inflasi memiliki dua sisi yang perlu dikelola dengan cermat.
“Jika kita terlalu ketat mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Namun, jika dibiarkan, daya beli masyarakat bisa terganggu,” ujar Suhardi.
Menurutnya, mekanisme pasar tidak bisa diintervensi secara langsung, kecuali pemerintah mampu menguasai pasokan komoditas strategis.
Oleh karena itu, sinergi antar-instansi menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi pangan dan mengendalikan inflasi.
“Saya minta Dinas PU siaga menjaga jalur distribusi. Jangan sampai ada longsor yang menghambat suplai bahan pangan. Jika distribusi terganggu, harga naik dan inflasi meningkat,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti potensi permainan harga oleh pihak yang menguasai stok komoditas. “Kehadiran Kapolda, Kajati, dan Danrem sangat penting agar tidak ada yang bermain harga demi keuntungan pribadi,” tambahnya.
Sulbar Stabil, tapi Beberapa Komoditas Masih Defisit, Suhardi menyebutkan bahwa Sulbar memiliki stok beras yang cukup dengan produksi yang stabil di beberapa daerah.
“Polman sebagai lumbung pangan sudah panen, Mamuju juga. Harga gabah sekitar Rp7.000/kg, harga di penggilingan Rp12.200/kg, dan harga pasar stabil di Rp13.000/kg. Ini lebih rendah dibanding daerah lain yang mencapai Rp14.000 – 15.000/kg,” jelasnya.
Namun, beberapa komoditas seperti bawang, cabai, dan telur masih mengalami defisit. Pemprov Sulbar dan Pemkab pun didorong untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung produksi lokal.
“Jika telur defisit, kita harus subsidi peternak ayam petelur. Begitu juga dengan bawang dan cabai, perluasan lahan harus dilakukan. Bahkan, jika perlu, kita ajak TNI untuk bersama-sama menanam,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Suhardi juga menyinggung dampak ketegangan ekonomi global, terutama persaingan tarif antara Amerika Serikat dan China yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Jika kondisi ini berlanjut, target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen bisa terhambat. Namun, Sulbar cukup beruntung karena 46 persen ekonominya ditopang sektor pertanian, berbeda dengan daerah lain yang bergantung pada industri dan manufaktur,” paparnya.
Meski pertumbuhan ekonomi Sulbar masih berada di kisaran 4-5 persen, Suhardi menilai stabilitas tetap terjaga karena daerahnya mampu swasembada pangan.
“Kita tidak akan kekurangan pangan karena produksi kita mencukupi,” tegasnya.
Ia pun menegaskan bahwa Pemprov Sulbar akan terus mendorong sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi daerah, termasuk pengembangan komoditas unggulan seperti kakao.
“Diskusi ini adalah bagian dari instruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan inflasi terkendali di Sulbar dan seluruh Indonesia. Mari kita bersinergi untuk mencapai ketahanan pangan yang kuat,” Tutupnya.
