Bulukumba – Potretnusantara.co.id – Menjelang Pilkada Bulukumba 2024, seruan tegas dan penuh semangat menggema dari Jumliadi, Kuasa Hukum Tim Jamaluddin M Syamsir (JMS) dan Tomy Satria Yulianto (TSY). Dalam pernyataan yang mengundang perhatian publik, Jumliadi, S.H.,M.H., mengajak seluruh masyarakat Bulukumba untuk bersatu menolak praktik politik uang yang kini mengancam integritas Pilkada di daerah tersebut.
“Politik uang bukan hanya merusak prinsip demokrasi, tetapi juga merendahkan martabat kita sebagai pemilih. Kita harus teguh dan berani mengatakan ‘tidak’ kepada cara-cara kotor yang dapat merusak masa depan kita,” tegas Jumliadi, Sabtu (16/11/2024).
Gerakan Massif yang Diduga Dilakukan Tim Andi Utta
Lebih lanjut, Jumliadi menyoroti dugaan adanya gerakan massif yang diduga dilakukan oleh Tim Andi Utta, salah satu kandidat Pilkada Bulukumba. Ia menilai gerakan ini berpotensi merusak keadilan serta mengancam fondasi demokrasi di Bulukumba.
“Kami mencium adanya dugaan dengan upaya terorganisir yang menggunakan uang untuk mempengaruhi pilihan rakyat. Ini adalah ancaman nyata bagi demokrasi yang kita perjuangkan. Kami mendesak Bawaslu Bulukumba untuk segera turun tangan, mengawasi dengan ketat agar praktik ini tidak merusak Pilkada,” tambah Jumliadi dengan nada serius.
Gerakan Bersih: Suara Rakyat Tidak Tertukar dengan Uang
Seruan Jumliadi mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan yang peduli terhadap masa depan demokrasi. Banyak tokoh masyarakat mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap maraknya isu politik uang yang berpotensi merubah hasil Pilkada secara tidak sah. Masyarakat Bulukumba semakin sadar akan pentingnya menjaga suara mereka agar tidak jatuh ke tangan yang salah.
Namun, Jumliadi tidak hanya menyoroti aspek hukum dan pengawasan. Ia juga menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga kualitas Pilkada. Menurutnya, setiap pemilih memiliki kewajiban moral untuk menolak tawaran uang atau barang, dan memilih calon yang benar-benar memiliki visi untuk kemajuan Bulukumba.
“Ini adalah ujian bagi kita semua. Jangan biarkan suara kita dibeli dengan uang. Kita harus memilih pemimpin yang memiliki integritas dan visi untuk kemajuan daerah, bukan pemimpin yang hanya menawarkan uang,” ujar Jumliadi, yang juga dikenal sebagai mantan aktivis mahasiswa.
Mahasiswa Sebagai Garda Terdepan dalam Perang Melawan Politik Uang
Mengusung semangat yang lebih besar, Jumliadi mengajak para mahasiswa untuk menjadi garda terdepan dalam gerakan menolak politik uang. Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelopor dalam mengawal proses demokrasi.
“Mahasiswa harus menjadi ujung tombak dalam menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Jika gerakan mahasiswa massif, ini adalah upaya kita untuk menyelamatkan generasi sekarang dan yang akan datang. Jangan biarkan masa depan bangsa ini tercemar oleh politik uang,” ungkap Jumliadi dengan penuh semangat.
Seruan ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk lebih waspada, mengingat praktik politik uang sering kali sulit terdeteksi, namun dapat merusak legitimasi Pilkada. Jumliadi menegaskan, jika gerakan mahasiswa dan masyarakat Bulukumba bersatu, maka upaya merusak demokrasi ini bisa dihentikan.
Tunggu Langkah Konkret Bawaslu
Hingga berita ini diturunkan, Tim Andi Utta belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan yang dilontarkan oleh Jumliadi dan Tim JMS-TSY. Namun, pernyataan ini sudah cukup menjadi sorotan utama menjelang Pilkada Bulukumba, dan diperkirakan akan terus berkembang menjadi isu besar dalam beberapa hari mendatang.
Bawaslu Bulukumba kini dituntut untuk bertindak cepat dan tegas, memastikan bahwa Pilkada kali ini berjalan dengan transparansi, integritas, dan jauh dari praktik politik uang. Semua mata kini tertuju pada lembaga pengawas pemilu ini untuk menjaga agar suara rakyat tidak jatuh ke tangan yang salah.
Dengan berbagai gerakan ini, Bulukumba kini dihadapkan pada ujian besar dalam menjaga kualitas demokrasi. Apakah Bulukumba bisa menciptakan Pilkada yang bersih dan bebas dari politik uang? ataukah politik uang akan merusak segalanya? kita tunggu langkah konkret dari semua pihak, termasuk Bawaslu, untuk memastikan bahwa jalan demokrasi tetap terjaga dan suara rakyat tidak dapat dibeli.
