Pemerintahan

Inspektorat Sulbar dan Kejati Perkuat Sinergi Berantas Korupsi

×

Inspektorat Sulbar dan Kejati Perkuat Sinergi Berantas Korupsi

Sebarkan artikel ini

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat, Jumat (11/7/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Inspektur Pembantu Wilayah Khusus, Khairani, bersama tim juga merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, dalam rangka memperkuat sinergi antar-lembaga pengawasan dan penegakan hukum.

Kepala Inspektorat Sulbar, Muh Natsir, menegaskan bahwa koordinasi ini tidak hanya bersifat ngobrol santai, tetapi menjadi langkah konkret dalam membangun sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

“Ini bagian dari strategi bersama untuk memperkuat peran pengawasan internal pemerintah, serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan tanpa celah penyimpangan,” ujar Natsir

Ia menambahkan, sinergi dengan Kejaksaan Tinggi juga diharapkan dapat mempercepat respons terhadap potensi penyimpangan sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Khairani menjelaskan bahwa sejumlah agenda penting dibahas dalam pertemuan tersebut.

Di antaranya ialah pemetaan potensi risiko korupsi, penguatan strategi pendampingan, serta optimalisasi koordinasi antar-aparat pengawasan dan penegak hukum.

“Sinergi ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, kita ingin pengawasan tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga bagian dari solusi,” ungkap Khairani.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulbar berharap kerja sama yang erat dengan Kejati dapat semakin meningkatkan kualitas pengawasan internal, memperkuat akuntabilitas, serta menekan potensi terjadinya korupsi dalam tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan daerah.

Koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.

Sumber: Rls Pemprov / Editor: Dino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *