Dukung Ekonomi Biru, Pemprov Sulbar Maksimalkan DAK untuk Bangun Kawasan Industri Perikanan di Mamuju

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional, terutama di sektor ketahanan pangan dan ekonomi biru. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara penuh untuk pembangunan Kawasan Sentra Industri Perikanan (Kasiwa) di Kabupaten Mamuju.

Pembangunan kawasan tersebut merupakan bagian dari pengembangan Pelabuhan Perikanan Palipi (PP Palipi), yang diproyeksikan menjadi pusat pengolahan dan distribusi hasil laut di wilayah pesisir Sulbar.

Saat ini, proses pengembangan PP Palipi masih menunggu terbitnya surat resmi dari Gubernur Sulbar kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Surat tersebut menjadi dokumen dasar yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan dan sinergi lintas sektor.

Gubernur Sulbar Suhardi Duka, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), menyatakan dukungan penuh terhadap visi nasional Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, khususnya dari sektor kelautan.

Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki, menyebutkan bahwa sektor kelautan dan perikanan saat ini menjadi fokus utama pembangunan daerah dalam kerangka ekonomi biru.

“Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari visi menjadikan Sulbar yang maju dan sejahtera,” kata Suyuti, Sabtu (5/7/2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) menjadi salah satu instrumen penting dalam implementasi ekonomi biru di Sulbar. Program ini menyasar langsung nelayan dengan tujuan menjaga kelestarian sumber daya laut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“PIT adalah kunci keberlanjutan sektor perikanan kita. Bukan hanya soal menangkap ikan, tapi bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem laut sambil tetap memberikan penghasilan yang layak bagi nelayan,” ujarnya.

Meski program strategis ini terus digenjot, Pemprov Sulbar menyadari bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Komitmen fiskal menjadi penentu kelanjutan pembangunan di sektor ini.

“Diperlukan sinergi yang kuat lintas kementerian dan lembaga agar wilayah pesisir bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis laut,” tutup Suyuti. (Rls)