Pemprov Sulbar Pastikan Stok Beras Aman, Gencarkan GPM dan Penyaluran CPP

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan ketersediaan stok beras di wilayahnya dalam kondisi aman dan mencukupi, Jumat (4/7/2025).

Langkah ini merupakan bagian dari perhatian serius Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari, menyampaikan bahwa secara nasional cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai sekitar 4 juta ton—jumlah tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

“Ini semua hasil serapan gabah petani lokal yang dilakukan oleh BULOG, termasuk dari petani Sulbar,” ujar Waris.

Di tingkat daerah, BULOG telah menyerap mayoritas hasil panen petani Sulbar. Pemprov Sulbar bersama BULOG juga tengah menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan 10 kilogram beras per keluarga kepada lebih dari 106.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi bulan Juni–Juli 2025.

Tak hanya itu, Pemprov Sulbar juga menggencarkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulbar dan BULOG di berbagai kabupaten/kota. Program ini disebut efektif dalam menekan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

“GPM terbukti membantu stabilisasi harga, dan ini kami lakukan secara masif di beberapa titik strategis,” lanjut Waris.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, inflasi tahunan (year-on-year) provinsi pada Juni 2025 tercatat sebesar 2,57 persen, dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen. Komoditas beras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi, namun tren inflasi yang relatif rendah menandakan efektivitas intervensi pasar yang dilakukan.

Sejak 2022, Pemprov Sulbar telah menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan distribusi pangan serta menjaga ketahanan pasokan, termasuk untuk mendukung wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada Desember 2023 lalu, telah dibahas mekanisme logistik lintas wilayah dalam mendukung agenda tersebut.

“Pemprov Sulbar terus menjalin sinergi erat dengan BULOG, TPID, Bank Indonesia, dan mitra daerah melalui GPM dan skema distribusi pangan yang berkelanjutan,” tegas Waris.

Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi Cadangan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Adnan, SP, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi teknis bersama BULOG dan stakeholder terkait agar penyaluran CPP dan pelaksanaan GPM tepat sasaran dan menjangkau seluruh wilayah.

“Langkah ini menjadi bentuk nyata pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Sulbar,” kata Adnan.

Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus mengoptimalkan sinergi lintas sektor dan antarwilayah dalam menjaga ketahanan pangan. Dukungan dari BULOG, BI, serta mitra regional menjadi fondasi strategis dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas harga menuju kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

(Rls)