Peristiwa

Desak Realisasi Janji Dewan dan Pemberhentian Pejabat Korup, Gerakan VENDETTA Gelar Aksi di Mamuju

×

Desak Realisasi Janji Dewan dan Pemberhentian Pejabat Korup, Gerakan VENDETTA Gelar Aksi di Mamuju

Sebarkan artikel ini

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan VENDETTA, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mamuju, Jumat (4/7/2025).

Aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan terhadap lambannya realisasi janji DPRD Mamuju terkait pemenuhan hak dasar pendidikan, khususnya fasilitas transportasi bagi pelajar di Pulau Karampuang.

Dalam orasinya, para demonstran menuntut pemerintah daerah, khususnya DPRD Mamuju, untuk segera merealisasikan program kapal dan bus sekolah gratis yang sebelumnya telah dijanjikan kepada warga Karampuang. Mereka menilai bahwa janji tersebut hingga kini belum diwujudkan secara nyata.

“Kami sangat kecewa dengan anggota DPRD Mamuju, khususnya dari Dapil I. Dulu mereka datang ke Karampuang saat pemilu, sekarang saat rakyat butuh, mereka menghilang,” ujar Koordinator Aksi, Amrozi, dalam orasinya.

Aksi damai ini juga menyoroti ketidakhadiran anggota dewan di kantor pada saat massa mendatangi gedung DPRD. Massa menyayangkan absennya para wakil rakyat yang dinilai menghindar dari tanggung jawab untuk berdialog dengan masyarakat.

“Tidak satu pun anggota DPRD yang hadir. Ini mencerminkan buruknya komitmen lembaga wakil rakyat terhadap aspirasi konstituennya,” tambah Amrozi.

Tak hanya menyoroti persoalan pendidikan, VENDETTA juga mendesak Bupati Mamuju untuk segera melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mereka menilai bahwa keberadaan pejabat tersebut masih aktif di pemerintahan merupakan bentuk pembiaran yang mencederai semangat reformasi birokrasi.

UU ASN sudah jelas, siapa pun yang terbukti korup harus diberhentikan. Jika kepala daerah tidak bertindak, maka rakyatlah yang akan menagih integritasnya,” lanjut Amrozi.

Gerakan VENDETTA menegaskan bahwa aksi tersebut bukanlah yang terakhir. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis daerah, terutama yang berkaitan dengan hak dasar masyarakat dan integritas pemerintahan.

Dalam pernyataan akhirnya, massa juga mengajak masyarakat luas untuk tidak diam terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan korupsi. Mereka mengajak semua elemen untuk bersatu dalam memperjuangkan hak-hak rakyat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

Penulis: Dino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *