Pemprov Sulbar Raih WTP ke-11 Berturut-turut, Wagub: Kami Tak Akan Berhenti Berbenah

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Opini tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan ini diraih Pemprov Sulbar untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2014.

Pencapaian tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulbar yang digelar Rabu (11/6/2025).

Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, menyampaikan rasa syukur sekaligus tekad untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

“Alhamdulillah, ini buah kerja keras semua pihak. Tapi kami tak boleh berhenti di sini. Masih ada catatan dari BPK yang harus kami perbaiki,” kata Salim dalam pidatonya di hadapan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi Barat.

Ia menegaskan bahwa meski Pemprov telah meraih WTP, pemerintah tidak akan menunggu hingga batas waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan BPK.

“Tim kami sudah bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah administratif dan mengembalikan potensi kerugian negara secepat mungkin,” tambahnya.

Dalam laporannya, BPK RI memberikan apresiasi atas konsistensi Sulbar dalam menjaga akuntabilitas keuangan. Namun demikian, terdapat tiga temuan utama yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti. Meski BPK tidak merinci secara terbuka, Salim memastikan bahwa rekomendasi tersebut menjadi prioritas utama pemerintah.

“Kami tidak hanya ingin mempertahankan WTP, tapi juga ingin meraih WTP tanpa catatan di masa mendatang,” tegasnya.

Untuk memastikan langkah perbaikan berjalan maksimal, Pemprov Sulbar mengambil sejumlah tindakan strategis, antara lain:

• Memblokir sementara pihak-pihak yang terkait dalam temuan BPK dari proses lelang proyek hingga permasalahan diselesaikan.

• Memperketat pengawasan internal di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

• Meningkatkan koordinasi dengan DPRD dalam rangka memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Salim juga mengajak seluruh kabupaten dan kota di Sulbar untuk mengikuti jejak Pemprov dalam meraih predikat WTP.

“Kami siap berbagi pengalaman dan praktik terbaik agar seluruh daerah di Sulbar bisa meraih opini yang sama,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Salim menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi cerminan dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan publik.

“Ini tentang bagaimana uang rakyat dikelola dengan benar, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: Humas Pemprov Sulbar