Gubernur Sulbar Absen Saat Demo, Ternyata Sedang Perjuangkan Anggaran Pusat di Jakarta

Mamuju, Potretnusantara.co.id -Ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Barat dalam aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pasangkayu yang berlangsung Senin (5/5/2025) di depan kantor Gubernur Sulbar sempat menimbulkan tanda tanya. Namun, di balik absennya orang nomor satu di Sulbar itu, ternyata ada misi penting yang sedang dijalankan di tingkat nasional.

Sejak Senin pagi, Gubernur Sulbar bersama enam bupati dari seluruh kabupaten di provinsi tersebut tengah berada di Jakarta. Mereka menghadiri rangkaian pertemuan strategis dengan tiga kementerian utama: Kementerian Transmigrasi, Kementerian Sosial, dan Kementerian PUPR. Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen (Purn) Salim S. Mengga juga turut hadir dalam agenda penting tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar Pemprov Sulbar untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan transmigrasi di empat kabupaten: Polman, Mamuju, Mateng, dan Pasangkayu.

“Pertemuan ini penting dalam memperjuangkan alokasi anggaran pusat untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi,” ujar Team Ahli Hajrul Malik yang mendampingi rombongan.

Agenda Gubernur tidak berhenti sampai di situ. Hari ini, Selasa (6/5/2025), ia dijadwalkan bertemu dengan para pengusaha kelapa sawit guna membahas optimalisasi pajak permukaan air, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan daerah baru bagi Sulbar.

Sementara pada Rabu (7/5/2025), rombongan dijadwalkan bertemu dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyatukan visi program ekonomi maritim. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di Sulawesi Barat.

“Seluruh langkah ini adalah bagian dari tanggung jawab Gubernur dalam memastikan kepentingan rakyat Sulawesi Barat terlayani, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” lanjut Hajrul.

Dalam pernyataan terpisah, Hajrul Malik menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senantiasa membuka ruang dialog dan menjunjung tinggi penghargaan terhadap setiap aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa pada Senin lalu.

“Adapun terkait aksi demonstrasi hari Senin (5/5/2025), Pemerintah Provinsi membuka ruang dialog dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap dihargai. Pemerintah menjamin tidak ada pembungkaman suara rakyat, namun juga memastikan tugas pemerintahan tetap berjalan untuk kepentingan yang lebih luas.” Kata Hajrul Malik, Selasa (6/5/2025).