News

FPPI Kritik UMP DIY 2027, Gubernur Dinilai Gagal Perjuangkan Upah Layak

×

FPPI Kritik UMP DIY 2027, Gubernur Dinilai Gagal Perjuangkan Upah Layak

Sebarkan artikel ini

Yogyakarta, Potretnusanatara.co.id – Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Yogyakarta menyoroti kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2027 sebesar Rp2.725.000. Angka tersebut dinilai masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencapai Rp4.839.842 per bulan.

Kondisi itu menunjukkan UMP DIY 2027 hanya mampu memenuhi sekitar 56,30 persen dari kebutuhan hidup layak pekerja. Dengan demikian, terdapat kesenjangan sebesar Rp2.114.842 setiap bulannya.

Pimpinan Kota FPPI  Yogyakarta, Yusril, menilai besarnya kesenjangan tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pengupahan di DIY belum berpihak pada kehidupan layak rakyat pekerja.

“Penetapan UMP DIY 2027 ini merupakan gambaran nyata masih kuatnya orientasi kebijakan upah murah. Bagaimana mungkin pekerja diharapkan memenuhi kebutuhan hidupnya jika upah yang diterima bahkan belum mencapai 60 persen dari standar kebutuhan hidup layak?” kata Yusril, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan angka kenaikan upah, tetapi juga menyangkut keberpihakan politik pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pekerja.

FPPI juga mengkritik sikap Gubernur DIY yang dinilai tidak memanfaatkan ruang kebijakan dalam regulasi pengupahan untuk mendorong penetapan upah berdasarkan standar KHL.

Yusril menyebut, melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 138 dan Pasal 139, terdapat landasan bagi pemerintah dalam menetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan KHL, selain menggunakan formula penghitungan upah minimum.

Bahkan, Pasal 139 ayat (4) sebagaimana dirujuk dalam pernyataan FPPI mengatur penentuan upah minimum berdasarkan nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum atau KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.

“Ketika ruang kebijakan untuk mendorong upah berdasarkan standar kebutuhan hidup layak sudah tersedia, seharusnya pemerintah daerah berani memanfaatkannya. Ini bukan sekadar persoalan teknis penghitungan, melainkan persoalan pilihan politik dan keberpihakan pemerintah,” tegasnya.

FPPI  Yogyakarta menilai, di tengah kesenjangan UMP dan KHL yang mencapai lebih dari Rp2,1 juta, pemerintah seharusnya menjadikan momentum perubahan regulasi sebagai kesempatan untuk memperbaiki ketertinggalan upah pekerja.

Yusril juga membandingkan kebijakan pengupahan DIY dengan sejumlah daerah lain. Dalam pernyataan sikapnya, FPPI menyoroti UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 dan UMP Bali sebesar Rp4.559.287 dengan kenaikan yang disebut mencapai 42,15 persen.

Menurutnya, meskipun setiap daerah memiliki kondisi ekonomi dan struktur pengupahan berbeda, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk mengambil kebijakan yang lebih progresif dalam merespons kebutuhan pekerja.

“Pertanyaannya, mengapa DIY justru tidak menggunakan momentum perubahan regulasi untuk mengoreksi kesenjangan upah? Mengapa predikat Daerah Istimewa yang selalu dibanggakan tidak diikuti dengan keberanian politik untuk menjamin kehidupan yang layak bagi rakyat pekerjanya?” tegasnya.

Lebih jauh, FPPI  Yogyakarta menilai predikat Daerah Istimewa seharusnya tidak hanya tercermin dalam aspek sejarah, kebudayaan, maupun tata kelola pemerintahan, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin kesejahteraan masyarakat.

“Keistimewaan DIY akan kehilangan makna substantif ketika tidak disertai keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada kebanggaan atas predikat Daerah Istimewa sementara rakyat pekerjanya masih harus menghadapi ketertinggalan upah dan ketidakpastian ekonomi,” kata Yusril.

Ia menegaskan, pemerintah tidak seharusnya terus menjadikan formula kenaikan upah, pertimbangan investasi, maupun keberlangsungan dunia usaha sebagai alasan untuk mempertahankan kebijakan upah murah.

Menurutnya, pekerja bukan sekadar faktor produksi dalam pembangunan daerah, melainkan bagian penting dari kehidupan ekonomi dan sosial yang berhak mendapatkan penghidupan layak.

“Rakyat pekerja bukan sekadar faktor produksi. Mereka adalah bagian penting dari pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pengupahan benar-benar menjamin kehidupan yang layak, bukan justru membebankan seluruh persoalan ekonomi kepada pekerja,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, FPPI Pimpinan Kota Yogyakarta menyatakan menolak penetapan UMP DIY 2027 yang dinilai masih mempertahankan kesenjangan besar antara upah minimum dan KHL.

Organisasi tersebut juga mengecam sikap politik Gubernur DIY yang dianggap tidak memanfaatkan secara maksimal ruang kebijakan dalam regulasi ketenagakerjaan untuk mendorong penetapan upah berdasarkan standar KHL.

Selain itu, FPPI menuntut Pemerintah DIY menghadirkan mekanisme koreksi kesenjangan UMP terhadap KHL secara progresif, terukur, dan berkelanjutan, dengan menjadikan pemenuhan 100 persen KHL sebagai arah utama kebijakan pengupahan.

“Kami menuntut agar pemerintah menghadirkan kebijakan pengupahan yang berorientasi pada pencapaian 100 persen Kebutuhan Hidup Layak. Ini harus menjadi standar minimum dalam menjamin kehidupan rakyat pekerja, bukan sekadar target yang terus ditunda setiap tahun,” ungkap Yusril.

FPPI juga mengajak seluruh elemen buruh, pemuda, mahasiswa, dan gerakan rakyat untuk memperkuat konsolidasi serta perjuangan bersama dalam menolak politik upah murah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yusril menegaskan, perjuangan mewujudkan upah layak membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan kesejahteraan pekerja.

“Persoalan upah murah bukan hanya persoalan buruh, tetapi persoalan seluruh rakyat. Karena itu, kami mengajak elemen buruh, pemuda, mahasiswa, dan gerakan rakyat untuk memperkuat konsolidasi serta perjuangan bersama demi terwujudnya kebijakan pengupahan yang adil dan berpihak kepada pekerja,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *