Konawe Selatan, Potretnusantara.co.id – Kepala desa yang baru saja dilantik diingatkan agar tidak tergesa-gesa dan sembarangan mengganti perangkat desa tanpa merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Saiman Saranani selaku Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Formasi Sultra). Ia menekankan bahwa pemberhentian perangkat desa tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kepala desa, melainkan harus didasarkan pada alasan yang sah, melalui mekanisme yang tepat, serta berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari camat atau bupati,setempat (9/11/26).
“Mengganti aparat desa harus merujuk pada peraturan yang berlaku, bukan karena alasan perbedaan pilihan politik, sentimen politik, desakan tim sukses, pendukung, maupun atas dasar suka atau tidak suka,” tegas Saiman.
Tiga Kategori Berhentinya Perangkat Desa
Menurut hukum yang berlaku, seorang perangkat desa dinyatakan berhenti berdasarkan tiga hal utama:
Meninggal dunia.
Atas permintaan sendiri (mengundurkan diri).
Diberhentikan oleh kepala desa.
Syarat Sah Pemberhentian Perangkat Desa
Pemberhentian di luar alasan meninggal dunia atau permintaan sendiri (poin ketiga) hanya sah apabila memenuhi kondisi yang diatur dalam perundang-undangan, antara lain:
Usia telah mencapai 60 tahun (batas usia pensiun perangkat desa).
Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Berhalangan tetap, misalnya mengalami sakit berkepanjangan.
Melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti merugikan kepentingan umum, terlibat KKN, rangkap jabatan, atau meninggalkan tugas.
Ancaman Proses Hukum
Saiman juga menyoroti pelantikan kepala desa yang baru saja dilaksanakan pada 9 November 2026 di Auditorium Kantor Bupati Konawe Selatan oleh Bupati Konawe Selatan, Irhak Kalenggo, S.Sos, M.Si.
Ia memperingatkan, apabila ditemukan adanya kepala desa yang secara sewenang-wenang mengganti perangkat desa saat ini, pihaknya tidak akan segan-segan untuk memproses dan menindaklanjuti temuan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) maupun kepada atasan langsung, dalam hal ini Bupati Konawe Selatan.
KONAWE SELATAN – Kepala desa yang baru saja dilantik diingatkan agar tidak tergesa-gesa dan sembarangan mengganti perangkat desa tanpa merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Saiman Saranani selaku Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Formasi Sultra). Ia menekankan bahwa pemberhentian perangkat desa tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kepala desa, melainkan harus didasarkan pada alasan yang sah, melalui mekanisme yang tepat, serta berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari camat atau bupati setempat.9/11/26.
“Mengganti aparat desa harus merujuk pada peraturan yang berlaku, bukan karena alasan perbedaan pilihan politik, sentimen politik, desakan tim sukses, pendukung, maupun atas dasar suka atau tidak suka,” tegas Saiman.
Tiga Kategori Berhentinya Perangkat Desa
Menurut hukum yang berlaku, seorang perangkat desa dinyatakan berhenti berdasarkan tiga hal utama:
Meninggal dunia.
Atas permintaan sendiri (mengundurkan diri).
Diberhentikan oleh kepala desa.
Syarat Sah Pemberhentian Perangkat Desa
Pemberhentian di luar alasan meninggal dunia atau permintaan sendiri (poin ketiga) hanya sah apabila memenuhi kondisi yang diatur dalam perundang-undangan, antara lain:
Usia telah mencapai 60 tahun (batas usia pensiun perangkat desa).
Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Berhalangan tetap, misalnya mengalami sakit berkepanjangan.
Melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti merugikan kepentingan umum, terlibat KKN, rangkap jabatan, atau meninggalkan tugas.
Ancaman Proses Hukum
Saiman juga menyoroti pelantikan kepala desa yang baru saja dilaksanakan pada 9 November 2026 di Auditorium Kantor Bupati Konawe Selatan oleh Bupati Konawe Selatan, Irhak Kalenggo, S.Sos, M.Si.
Ia memperingatkan, apabila ditemukan adanya kepala desa yang secara sewenang-wenang mengganti perangkat desa saat ini, pihaknya tidak akan segan-segan untuk memproses dan menindaklanjuti temuan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) maupun kepada atasan langsung, dalam hal ini Bupati Konawe Selatan.
