Makassar, Potretnusantara.co.id – Eksistensi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai mendapat sorotan dari kalangan internal organisasi. Sejumlah anggota menilai organisasi pengusaha jasa konstruksi tersebut tidak lagi menjalankan peran secara optimal dalam mendampingi dan memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Sorotan tersebut muncul menyusul dinilai melemahnya aktivitas organisasi, khususnya dalam menyampaikan informasi peluang usaha, membangun komunikasi dengan pemerintah maupun pihak swasta, serta mendorong pengembangan usaha para anggota.
Hardi Arfandy, salah seorang pengurus GAPENSI Kabupaten Maros, menilai kondisi tersebut jauh dari harapan anggota. Menurutnya, GAPENSI sebagai organisasi yang mandiri, independen, dan nirlaba semestinya mampu menjalankan fungsi strategis sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan industri jasa konstruksi nasional.
“GAPENSI seharusnya aktif memberikan informasi mengenai peluang usaha kepada anggota. Organisasi juga harus hadir mendampingi dan membuka ruang komunikasi dengan pemerintah maupun pihak swasta untuk menunjang pengembangan usaha anggota,” ungkap Hardi, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, ketidakaktifan organisasi dalam menjalankan fungsi pendampingan telah berdampak terhadap melemahnya kepercayaan anggota. GAPENSI yang semestinya menjadi wadah untuk menyatukan visi dan misi serta memperjuangkan kepentingan bersama, kini dinilai semakin jauh dari harapan.
Menurut Hardi, salah satu indikator melemahnya organisasi terlihat dari minimnya konsolidasi internal maupun eksternal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Rapat-rapat organisasi yang seharusnya menjadi ruang koordinasi, evaluasi, dan penyatuan langkah dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Organisasi seharusnya menjadi tempat menyatukan visi dan misi seluruh anggota dalam mengembangkan usaha di bidang konstruksi. Namun, lemahnya konsolidasi dan komunikasi antarpengurus justru membuat fungsi organisasi semakin tidak dirasakan oleh anggota,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti adanya kesan bahwa fasilitas dan manfaat organisasi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat kebersamaan dan prinsip organisasi yang seharusnya memberikan kesempatan serta ruang pengembangan usaha secara adil kepada seluruh anggota.
“Jangan sampai organisasi hanya menjadi tempat bagi segelintir orang untuk menikmati fasilitas, sementara anggota lainnya tidak merasakan manfaat nyata dari keberadaan GAPENSI,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Hardi menegaskan bahwa persoalan internal GAPENSI Sulsel perlu segera disikapi secara serius. Ia mengajak seluruh anggota untuk bersatu melakukan pembenahan demi menyelamatkan keberlangsungan organisasi.
Menurutnya, pembiaran terhadap kondisi tersebut justru berpotensi memperparah persoalan kelembagaan dan semakin menjauhkan GAPENSI dari tujuan awal pembentukannya.
“Kami sebagai anggota GAPENSI Sulsel merasa kondisi ini penting untuk disikapi bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena hanya akan memperparah kerusakan organisasi. Kami mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama memperbaiki dan membenahi GAPENSI,” katanya.
Secara khusus, Hardi meminta Badan Pimpinan Pusat (BPP) GAPENSI mengambil langkah tegas dengan turun tangan mengevaluasi kondisi organisasi di Sulawesi Selatan, termasuk mengambil alih kepengurusan GAPENSI Sulsel sebagai upaya pembenahan dan pemulihan organisasi.
“Kami meminta kepada BPP GAPENSI untuk turun tangan mengambil alih kepengurusan GAPENSI Sulsel demi melakukan pembenahan dan mengembalikan organisasi agar kembali berjalan sesuai dengan tujuan serta kepentingan seluruh anggota,” tutup Hardi Arfandy, Pengurus GAPENSI Kabupaten Maros.
