Jakarta, Potretnusantara.co.id -Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, yang juga bertindak dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menghadiri pembukaan kegiatan nasional “Sawit Ekspo 2026” yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (8/7/2026).
Dalam kunjungan kerja strategis ini, Bupati didampingi langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Konawe Selatan, Samsul, S.P., M.Si. Agenda berskala nasional tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah penghasil sawit di Indonesia serta para pemangku kepentingan sektor perkebunan.
Dalam dialog utama bertajuk “Sawit untuk Rakyat”, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Ali Jamil, memaparkan strategi komprehensif pemerintah pusat untuk mendorong industri sawit berkelanjutan demi percepatan hilirisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Industri kelapa sawit terus memperkokoh posisinya sebagai pilar utama ekonomi nasional dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan energi. Saat ini, Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan luas areal mencapai 16,83 juta hektare dan total produksi sebesar 45,4 juta ton. Sektor ini juga menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 16 juta tenaga kerja.
Meski memiliki potensi ekonomi yang masif, tantangan besar masih dihadapi pada sektor perkebunan rakyat yang mencakup 41% dari total luas lahan nasional. Tantangan tersebut meliputi rendahnya produktivitas lahan petani (rata-rata hanya 2–3 ton CPO/Ha/tahun), tingginya penggunaan bibit tidak bersertifikat yang mencapai lebih dari 60%, serta persoalan regulasi terkait konflik tata ruang dan legalitas lahan.
Menanggapi tantangan tersebut, Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, menyambut baik langkah taktis pemerintah pusat yang terus memacu Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kebijakan peningkatan dana bantuan PSR menjadi Rp60 juta per hektare dinilai menjadi angin segar bagi para petani kelapa sawit di daerah, termasuk di Kabupaten Konawe Selatan.
Program PSR ini diprioritaskan untuk tanaman kelapa sawit yang telah melewati umur produktif (25 tahun) atau kebun rakyat dengan produktivitas rendah di bawah 10 ton TBS/Ha/tahun. Melalui stimulus ini, produktivitas lahan diharapkan dapat melompat signifikan tanpa harus membuka lahan baru.
Selain fokus pada produktivitas hulu, forum tersebut juga menegaskan pentingnya kesiapan daerah dalam mendukung transformasi energi nasional menuju implementasi Biodiesel B50 serta pemenuhan standar pasar global melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Sementara itu, Kepala Dinas TPH-Perkebunan Konawe Selatan, Samsul, S.P., M.Si., berkomitmen penuh untuk memfasilitasi para petani lokal dalam penguatan legalitas dan kelembagaan. Langkah ini ditempuh melalui akselerasi penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB), sertifikasi lahan, serta penyelesaian status kebun agar sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan.
“Melalui sinergi kokoh antara kapasitas SDM yang unggul, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan yang tepat, industri kelapa sawit di Kabupaten Konawe Selatan diharapkan dapat terus berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah,” terang Samsul.
Lebih lanjut, Samsul memaparkan data riil mengenai peta sebaran komoditas kelapa sawit di Konawe Selatan yang saat ini mencakup total luas lahan sebesar 21.969,14 hektare. Potensi tersebut terbagi ke dalam dua sektor utama, yaitu Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat.
Peta Sebaran Lahan Sawit di Kabupaten Konawe Selatan yaitu, Perkebunan Besar (Swasta): Total 15.954,14 Ha, yang dikelola oleh beberapa perusahaan mitra daerah, antara lain:
PT Merbau Jaya Indah Raya: 12.438,40 Ha
PT Marketindo Selaras: 1.615,00 Ha
PT Bintang Nusa Pertiwi: 736,22 Ha
PT Sultra Sawitindo: 651,52 Ha
PT Tiran Sulawesi: 513,00 Ha
Perkebunan Rakyat: Total 6.015,00 Ha yang dikelola langsung secara mandiri oleh masyarakat.
Terkait upaya penguatan infrastruktur dan kualitas perkebunan masyarakat, Samsul menambahkan bahwa pemerintah daerah tengah aktif berkoordinasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Untuk dukungan Sarana dan Prasarana (Sapras) dari BPDPKS, saat ini kami dari dinas terkait masih dalam proses pengajuan usulan secara intensif. Kami berharap usulan ini segera terealisasi agar akselerasi produktivitas, baik di sektor perkebunan besar maupun perkebunan rakyat di Konawe Selata,”pungkasnya. IKP
