Gowa, Potretnusantara.co.id – Mahasiswa Pencinta Alam Sultan Alauddin (MAPALASTA) UIN Alauddin Makassar kembali memperkuat kontribusinya dalam pengembangan riset nasional melalui keterlibatan sebagai kolaborator pada Focus Group Discussion (FGD) Validasi Konsep Post-Complex Humanitarian Emergency: Ecotheological Humanitarian Restoration Framework (POSTCHE-EHRF).
Kegiatan tersebut berlangsung pada 24–25 Juni 2026 di Baruga Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut pada 25–27 Juni 2026 di Rumah Adat Mandar, Benteng Somba Opu.
POSTCHE-EHRF merupakan program riset yang didanai melalui skema MoRA The AIR Funds LPDP Kementerian Agama Republik Indonesia periode 2025–2027. Penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh Kementerian Agama RI, IAIN Kendari, LPDP, IAIN Bone, Universitas Negeri Makassar, FISS, Yayasan Bumi Toala Indonesia, MAPALASTA UIN Alauddin Makassar, serta WIRPALA Politani Pangkep dengan Dr. Andi Yaqub, M.H.I. sebagai Principal Investigator.
Keterlibatan MAPALASTA menjadi kelanjutan dari observasi lapangan yang telah dilakukan pada April 2026 di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng bersama tim peneliti lintas disiplin. Dalam FGD tersebut, MAPALASTA tidak hanya mengikuti proses validasi konsep Ecotheological Humanitarian Restoration Framework (EHRF), tetapi juga berperan sebagai mitra pelaksana kegiatan sekaligus memfasilitasi keterlibatan organisasi Mahasiswa Pencinta Alam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (MAPALA PTKIN) dari berbagai wilayah Indonesia Timur.
Melalui peran tersebut, MAPALASTA mendorong agar forum ilmiah tidak berhenti pada penyusunan kerangka akademik semata, melainkan menjadi ruang konsolidasi organisasi pecinta alam kampus dalam memperkuat kontribusi generasi muda terhadap isu konservasi, kebencanaan, kemanusiaan, dan pelestarian lingkungan.
FGD menghadirkan Koordinator Staf Khusus Menteri Agama RI Bidang Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama, Dr. Farid F. Saenong, serta Ketua LPPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sekaligus Reviewer Nasional, Prof. Dr. Ngainun Naim, yang memberikan penguatan mengenai nilai-nilai ekoteologi dalam proses validasi konsep EHRF.
Dalam sambutannya, Ketua LPPM IAIN Kendari, Dr. Abdul Kadir, M.Pd., menegaskan bahwa keterlibatan pemangku adat dan tokoh agama merupakan bagian penting dalam memastikan validitas ilmiah sekaligus legitimasi sosial terhadap kerangka pemulihan yang sedang disusun.
“Kehadiran para pemangku adat dan tokoh agama merupakan inti dari keabsahan ikhtiar ilmiah yang dilakukan. Pengetahuan lokal dan nilai-nilai spiritual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan kerangka pemulihan kawasan Bulu Bawakaraeng,” ujarnya.
Gunung Bulu Bawakaraeng dipandang sebagai kawasan pegunungan yang memiliki kerentanan geomorfologis tinggi sekaligus menyimpan nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang kuat. Karena itu, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan model pemulihan kawasan pascakedaruratan yang mengintegrasikan ekoteologi Islam, pengetahuan adat, geomorfologi, dan tata kelola pelestarian.
Sebanyak 77 peserta dan 37 peninjau mengikuti forum tersebut. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemangku adat kawasan Bulu Bawakaraeng, tokoh agama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta dinas teknis, BPBD, Kantor Wilayah Kementerian Agama, BBKSDA Sulawesi Selatan, PUSDAL LH SUMA, organisasi MAPALA PTKIN, komunitas pecinta alam, akademisi, hingga para narasumber ahli.
Selama forum berlangsung, peserta menerapkan pendekatan Participatory Ecotheological Assessment (PEA) melalui pemaparan hasil survei lapangan, validasi data, dan diskusi pada empat domain utama, yakni biofisik dan geomorfologi, sosial-spiritual, tata kelola, serta indikator dan sistem pemantauan.
Menurut Ketua Tim Peneliti, Dr. Andi Yaqub, FGD tersebut menjadi ruang bertemunya berbagai bentuk pengetahuan dalam menyusun model pemulihan kawasan.
“FGD ini bukan forum akademisi yang menggurui masyarakat, melainkan ruang pertemuan berbagai bentuk pengetahuan untuk bersama-sama menyusun kerangka pemulihan yang relevan, ilmiah, dan berakar pada nilai-nilai lokal,” jelasnya.
Bagi MAPALASTA, pendekatan ekoteologi yang dikembangkan dalam riset ini memberikan perspektif baru bahwa konservasi tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga ekosistem, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual manusia terhadap alam.
Semangat tersebut turut menjadi materi dalam Sharing Session MAPALA PTKIN Indonesia Timur yang diinisiasi MAPALASTA setelah rangkaian FGD. Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman antarorganisasi pecinta alam kampus mengenai tantangan konservasi di daerah masing-masing sekaligus membahas penguatan jejaring dan peran MAPALA PTKIN dalam merespons isu lingkungan, kebencanaan, dan kemanusiaan.
Dari proses validasi tersebut, forum menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, antara lain tervalidasinya komponen inti kerangka pemulihan yang mengintegrasikan ekoteologi Islam, kearifan adat, dan tata kelola pelestarian; teridentifikasinya prioritas titik restorasi beserta batas etika pemanfaatan kawasan sakral; tersusunnya peta aktor dan mekanisme koordinasi lintas lembaga; serta dirumuskannya indikator awal pemantauan pada aspek biofisik, sosial-spiritual, dan tata kelola.
Forum juga mengidentifikasi sejumlah situs dan jejak sejarah yang berkaitan dengan peradaban Islam di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng sebagai bagian dari pemetaan kawasan yang memiliki nilai sejarah sekaligus tingkat kerentanan bencana.
Seluruh hasil FGD akan menjadi dasar penyempurnaan Ecotheological Humanitarian Restoration Framework (EHRF) sekaligus bahan rekomendasi bagi para pemangku kebijakan. Tim peneliti juga akan menindaklanjuti hasil kegiatan melalui audiensi dengan pemerintah daerah serta penyusunan berbagai luaran ilmiah berupa artikel dan naskah kebijakan sebagai bagian dari target riset periode 2025–2027.
Sebagai tindak lanjut, MAPALASTA juga merencanakan diskusi terbuka pada akhir Juli 2026 sebagai ruang diseminasi hasil awal penelitian sekaligus memperluas dialog publik mengenai restorasi Gunung Bulu Bawakaraeng berbasis ekologi, kemanusiaan, dan ekoteologi.
Keterangan Gambar: Ketua Umum MAPALASTA UIN Alauddin Makassar, Alamsyah Adam (kiri), memaparkan maket topografi tiga dimensi Gunung Bulu Bawakaraeng skala 1:12.500 kepada Koordinator Staf Khusus Menteri Agama RI Bidang Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama, Dr. Farid F. Saenong (tengah), pada rangkaian Focus Group Discussion (FGD) Validasi Konsep Ecotheological Humanitarian Restoration Framework (EHRF) di Rumah Adat Mandar, Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa, Rabu (25/6/2026). Maket berbasis peta topografi tahun 1924 dari arsip Perpustakaan Leiden tersebut menggambarkan bentang alam Gunung Bulu Bawakaraeng sebelum terjadi longsor sekitar 320 juta meter kubik, yang dikenal sebagai salah satu peristiwa longsor terbesar di dunia dalam kurun waktu 100 tahun terakhir.
Terpisah, Ketua Umum MAPALASTA UIN Alauddin Makassar, Alamsyah Adam, mengatakan keterlibatan organisasinya dalam riset tersebut merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa pecinta alam untuk berkontribusi tidak hanya dalam kegiatan lapangan, tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pelestarian lingkungan.
“MAPALASTA memandang bahwa konservasi tidak cukup dilakukan melalui aksi di lapangan, tetapi juga harus diperkuat dengan riset yang melibatkan masyarakat, akademisi, pemerintah, dan pemangku adat. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa pemulihan Gunung Bulu Bawakaraeng dibangun di atas fondasi ilmiah, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Alamsyah Adam, Jumat (3/7/2026).
Ia menambahkan, keterlibatan MAPALASTA dalam POSTCHE-EHRF juga menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk memperkuat tradisi keilmuan, pengabdian kepada masyarakat, dan gerakan konservasi yang berpijak pada ilmu pengetahuan, nilai-nilai kemanusiaan, serta etika lingkungan.
