Kendari, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, Konawe Selatan sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat bergengsi itu diserahkan langsung dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD yang berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Senin (25/5/2026).
Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, hadir langsung menerima dokumen LHP tersebut bersama Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin. Momen itu menjadi simbol keberhasilan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang tertib dan profesional.
Usai menerima penghargaan, Irham Kalenggo menegaskan bahwa capaian opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Prestasi ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran OPD di Konawe Selatan yang terus berkomitmen menjaga disiplin anggaran dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” ujar Irham.
Keberhasilan ini juga memperkuat posisi Konawe Selatan sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang mampu mempertahankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di tengah dinamika pembangunan daerah, capaian tersebut menjadi energi baru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Secara terpisah melalui siaran pers resmi, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konawe Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Kepala BKAD Konsel, Marwiyah Tombili, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh BPK RI terhadap efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas penyajian laporan keuangan daerah sepanjang tahun 2025.
“Kami selaku PPKD menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras dan bersinergi dalam menyusun laporan keuangan yang tertib dan transparan,” kata Marwiyah Tombili dalam rilisnya, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan di atas kertas, melainkan refleksi dari komitmen moral seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini adalah hasil dari kerja keras kolektif seluruh jajaran Pemkab dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah,” imbuhnya.
Meski kembali meraih predikat tertinggi dalam audit keuangan negara, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menegaskan tidak akan cepat berpuas diri. Sejumlah rekomendasi dari tim auditor BPK RI tetap akan menjadi perhatian serius demi penyempurnaan administrasi dan penguatan tata kelola keuangan di masa mendatang.
Melalui BKAD dan seluruh OPD, Pemkab Konawe Selatan berkomitmen menjadikan capaian WTP ini sebagai momentum untuk terus memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
