Jakarta, Potretnusantara.co.id Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan berdasarkan kurun waktu tertentu. Upaya ini telah digencarkan sejak kuartal IV 2025.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar Kamis, (16/04/2026), Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menginstruksikan seluruh jajaran agar menyelesaikan berkas sesuai target yang telah ditetapkan.
“Sudah ada penurunan (jumlah berkas layanan pertanahan) selama satu kuartal ini. Level penurunannya sampai pada angka 22.000. Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas (yang masuk) di Q1-Q2-Q3 tahun 2025 sudah harus zero berkas,” ujar Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Ia juga meminta Kantor Wilayah BPN Provinsi yang masih memiliki tunggakan berkas tahun 2025 segera menggelar rapat khusus guna mempercepat penyelesaian.
“Kita tetap ada target penurunannya hingga mendekati nol berkas, kalau kita mau tertib pelayanan. Oleh karena itu, di akhir bulan Mei 2026 berkas Q1 2025 tuntas, di akhir bulan Juni 2026 berkas Q2 2025 selesai,” tegasnya.
Selain itu, Nusron menginstruksikan jajaran, mulai dari Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Inspektur Jenderal, hingga Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), untuk menyusun strategi pencegahan dan penanganan berkas.
“Kita buat strategi untuk men-cleansing (berkas) model begini. Kemudian bagaimana kejadian yang sama tidak terulang lagi. Apakah mitigasi secara teknologi atau sistem IT, lalu mitigasi secara SOP-nya bagaimana,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pusdatin ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah berkas yang berhasil diselesaikan.
“Total penurunan berkas layanan pertanahan tahun 2025 hingga 12.285 berkas, ini pengurangannya cukup banyak meskipun kita kemarin mengalami libur hari raya yang cukup panjang,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah faktor masih menjadi kendala dalam penyelesaian berkas di Kantor Pertanahan.
“Ada yang sengketa, ada yang masih terjadi permasalahan batas, ada juga sebagian berkas yang sedang dilengkapi sehingga menunggu pemohon untuk datang kembali memberikan kelengkapan berkasnya,” ujarnya.
Rapim ini turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran, baik secara luring maupun daring.
