Advertorial

Halal Bihalal Diskominfo Sulbar, Tekankan Disiplin ASN di Tengah Skema WFH

×

Halal Bihalal Diskominfo Sulbar, Tekankan Disiplin ASN di Tengah Skema WFH

Sebarkan artikel ini

MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Momentum Halal Bihalal dimanfaatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menegaskan kembali disiplin kerja aparatur, khususnya dalam penerapan sistem kerja fleksibel pascalibur Lebaran, Senin (30/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di kantor DiskominfoSS Sulbar tersebut dihadiri langsung oleh Kepala DiskominfoSS, Muhammaad Ridwan Djafar. Ia menyampaikan, Halal Bihalal menjadi ajang mempererat kebersamaan usai libur panjang sekaligus ruang evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Adv

Menurut Ridwan, evaluasi ini mencakup penerapan skema work from home (WFH) yang masih diberlakukan secara terbatas di lingkungan pemerintah provinsi.

“WFH itu bukan libur. Tetap bekerja, hanya tempatnya berbeda. Jadi kehadiran dan kinerja harus tetap terpantau dengan sistem,” tegasnya, merujuk pada arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.

Ia menekankan, meski bekerja dari rumah, pegawai tetap memiliki tanggung jawab yang sama seperti bekerja di kantor. Oleh karena itu, sistem absensi dan pengawasan kinerja harus tetap berjalan optimal.

Ridwan juga mengungkapkan, sepanjang Januari hingga Februari, kebijakan kerja masih diterapkan secara lebih fleksibel. Namun ke depan, pengawasan dan aturan akan diperketat guna memastikan produktivitas ASN tetap terjaga.

Selain menyoroti disiplin kerja, Ridwan mengajak seluruh jajaran menjadikan momentum pasca-Lebaran sebagai titik awal untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan.

“Silaturahmi ini bukan sekadar tradisi, tapi juga penguat semangat untuk bekerja lebih baik, lebih berkualitas, dan mendukung terwujudnya Sulbar Maju dan Sejahtera,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, DiskominfoSS Sulbar diharapkan mampu meningkatkan soliditas internal serta menghadirkan kinerja yang lebih optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *