Oleh: Arzad
(Ketua Karang Taruna Kec. Sendana. Kota Palopo)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya adalah gagasan mulia. Negara hadir untuk memastikan generasi muda mendapatkan asupan gizi yang layak demi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Namun, dalam pelaksanaannya, program sebesar ini harus benar-benar tepat sasaran agar tidak berubah menjadi beban anggaran yang sia-sia.
Jika MBG diterapkan secara menyeluruh tanpa pemetaan yang jelas, potensi pemborosan anggaran negara sangat besar. Tidak semua keluarga berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, kebutuhan makan bergizi bukanlah persoalan mendesak. Justru kelompok masyarakat menengah ke bawah terutama di daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi yang seharusnya menjadi skala prioritas utama.
Dengan pendekatan berbasis data kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi, anggaran negara bisa lebih efisien dan berdampak nyata. Fokus pada kelompok rentan akan membuat program ini tidak sekadar populer secara politik, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan.
Selain itu, pemerintah juga bisa membuka ruang partisipasi publik melalui skema sedekah atau donasi bagi para dermawan yang ingin turut menghidupkan program MBG. Transparansi menjadi kunci di sini. Jika dikelola secara profesional dan akuntabel, keterlibatan masyarakat mampu memperkuat solidaritas sosial tanpa sepenuhnya membebani APBN. Model kolaborasi negara dan masyarakat seperti ini juga akan memperkecil kritik bahwa program tersebut hanya menguras anggaran.
Namun, tidak bisa dipungkiri, program sebesar MBG juga memiliki potensi politik di dalamnya. Bantuan langsung yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sangat mudah dikapitalisasi menjadi alat pencitraan atau bahkan instrumen elektoral. Jika distribusinya tidak adil atau terkesan tebang pilih, kepercayaan publik bisa tergerus. Program sosial yang seharusnya menjadi solusi bisa berubah menjadi alat tarik-menarik kepentingan.
Karena itu, MBG harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial, transparansi anggaran, dan pengawasan publik yang kuat. Program ini jangan sampai hanya besar dalam janji, tetapi lemah dalam pengawasan. Negara harus memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi rakyat yang paling membutuhkan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan diukur dari seberapa luas program ini disebarkan, tetapi seberapa tepat sasaran dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Editor: S PNs
