Advertorial

Kasus Keracunan MBG di Polewali Mandar, GMNI Desak Evaluasi Total dan Penutupan Dapur Tak Berstandar

×

Kasus Keracunan MBG di Polewali Mandar, GMNI Desak Evaluasi Total dan Penutupan Dapur Tak Berstandar

Sebarkan artikel ini

Polewali Mandar, Potretnusantara.co.id – Dugaan keracunan massal yang menimpa belasan siswa sekolah dasar di Kabupaten Polewali Mandar setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan serius. Sejumlah siswa dilaporkan harus mendapat penanganan medis di fasilitas kesehatan akibat mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan yang disediakan dalam program tersebut.

Menanggapi kejadian itu, Sarinah Harvita, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polewali Mandar, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam lemahnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan, program yang menyasar anak-anak tidak boleh dijalankan secara serampangan karena menyangkut keselamatan generasi muda.

Adv

“Kasus keracunan ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan keamanan pangan. Anak-anak adalah kelompok rentan. Ketika mereka justru menjadi korban, ini berarti ada standar yang dilanggar,” tegas Harvita, Sabtu (14/2/2026).

Sarinah mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur produksi MBG di Polewali Mandar. Evaluasi, menurutnya, harus mencakup aspek higienitas dapur, kebersihan peralatan masak, kualitas bahan pangan, sumber air, hingga sistem pengelolaan limbah. Ia juga meminta dapur-dapur MBG yang tidak memenuhi standar sanitasi termasuk yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ditutup sementara hingga seluruh prosedur kelayakan dipenuhi.

Lebih lanjut, Sarinah menekankan pentingnya transparansi hasil investigasi kepada publik agar masyarakat mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut serta langkah perbaikan yang akan ditempuh. Ia juga meminta sanksi tegas terhadap pengelola yang terbukti lalai hingga menimbulkan dampak kesehatan bagi para siswa.

“Program pemenuhan gizi seharusnya melindungi dan menyehatkan anak-anak, bukan justru menempatkan mereka pada risiko. Pemerintah wajib memastikan seluruh proses produksi makanan berjalan sesuai standar keamanan pangan dan kesehatan lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, peristiwa ini harus dijadikan momentum pembenahan menyeluruh tata kelola MBG di Polewali Mandar agar kasus serupa tidak terulang. Menurutnya, keselamatan anak-anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian teknis maupun lemahnya pengawasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *