Polewali Mandar, Potretnusantara.co.id – Persatuan Guru Madrasah Swasta Kabupaten Polewali Mandar (Polman) hingga kini masih menunggu kepastian jadwal audiensi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia baik melalui Kanwil Kemenag Sulawesi Barat maupun Kemenag Polewali Mandar terkait informasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru madrasah swasta. Hingga Jumat (13/2/2026), belum ada kejelasan resmi yang disampaikan kepada para guru.
Para guru mempertanyakan kendala utama yang selama ini membuat guru madrasah swasta tidak diberi ruang untuk mendaftar PPPK. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak adil, mengingat banyak di antara mereka telah mengabdi puluhan tahun di dunia pendidikan tanpa kejelasan status dan jaminan kesejahteraan.
Perwakilan guru madrasah se-Polman menyampaikan harapan besar agar pemerintah pusat dan pihak terkait segera membuka ruang dialog terbuka. Mereka menuntut penjelasan resmi sekaligus solusi konkret atas persoalan yang selama ini dinilai membelenggu masa depan guru madrasah swasta.
“Kami hanya ingin kejelasan. Sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi, tapi sampai sekarang guru madrasah swasta tidak diberi kesempatan ikut PPPK. Kami minta pemerintah hadir,” ujar salah seorang guru kepada media.
Sebelumnya, ratusan guru madrasah swasta di Polman telah menggelar aksi damai dengan tuntutan agar formasi PPPK juga dibuka bagi guru madrasah. Dalam aksi tersebut, para peserta membawa spanduk tuntutan keadilan dan menyerukan kepada Presiden agar tidak melakukan diskriminasi terhadap guru madrasah swasta.
Beberapa hari lalu, perwakilan guru kembali mendatangi kantor Kemenag Polewali Mandar untuk meminta kepastian jadwal audiensi bersama Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat. Namun hingga kini, jadwal dialog tersebut belum juga ditetapkan.
Kondisi ini memicu kekecewaan di kalangan guru. Mereka pun memberi sinyal akan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar apabila tidak ada respons serius dari pihak terkait.
“Kalau tidak ada kepastian dalam waktu dekat, kami siap melakukan aksi besar-besaran ke Kanwil. Ini bukan sekadar soal pekerjaan, tapi soal penghargaan terhadap pengabdian kami,” tegas salah satu guru madrasah.
Para guru berharap pemerintah segera membuka ruang komunikasi yang adil serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada keadilan, tanpa membedakan status guru negeri maupun swasta.
Editor: Irfan
