Majene, Potretnusantara.co.id – Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menyatakan penolakan keras terhadap wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana tersebut dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang berpotensi merampas hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Koordinator Daerah (Korda) HMMI Sulselbar, Sudirman, menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan amanat reformasi sekaligus wujud nyata kedaulatan rakyat yang tidak boleh digantikan oleh kepentingan elite politik.
“Pilkada melalui DPRD adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Demokrasi tidak boleh dipersempit hanya di ruang elite politik, sementara rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru disingkirkan,” ujar Sudirman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/1/2026).
Menurut Sudirman, alasan efisiensi anggaran maupun stabilitas politik tidak dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak politik rakyat. Ia menilai, persoalan dalam demokrasi seharusnya diselesaikan dengan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu, bukan dengan mengurangi partisipasi masyarakat.
“Jika ada persoalan dalam Pilkada langsung, yang perlu dibenahi adalah sistem dan penyelenggaraannya, bukan dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih,” tegasnya.
HMMI Sulselbar juga menilai bahwa pelaksanaan Pilkada melalui DPRD berpotensi membuka ruang transaksi politik, konflik kepentingan, serta memperkuat praktik oligarki. Kondisi tersebut dinilai akan semakin menjauhkan rakyat dari proses demokrasi yang substansial.
“Pilkada lewat DPRD bukan solusi efisiensi, tetapi justru membuka peluang politik transaksional dan melemahkan kontrol rakyat terhadap pemimpin yang terpilih,” lanjut Sudirman.
Atas dasar itu, HMMI Sulselbar mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk menghentikan wacana Pilkada melalui DPRD serta tetap mempertahankan Pilkada langsung sebagai mekanisme demokrasi yang sah dan konstitusional.
Sebagai organisasi mahasiswa, HMMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut dan menyatakan siap berdiri bersama rakyat dalam mempertahankan demokrasi yang partisipatif, adil, dan berdaulat.
“Demokrasi tidak boleh dikhianati, dan suara rakyat tidak boleh digantikan oleh kepentingan segelintir elite politik,” pungkasnya.
