Diskominfo Makassar Tingkatkan Kapasitas Humas di Era Digital, Hadirkan Praktisi Media Sosial Ndoro Kakung

Makassar, Potretnusantara.co.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar melalui Bidang Humas dan IKP menggelar kegiatan peningkatan kapasitas kehumasan pemerintahan di era media sosial. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Novotel, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Wicaksono yang lebih dikenal dengan nama penanya, Ndoro Kakung seorang penulis sekaligus praktisi media sosial asal Yogyakarta. Kehadirannya untuk membagikan pengetahuan dan strategi kehumasan yang relevan di tengah perkembangan komunikasi digital.

Acara tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan humas pemerintah dalam mengelola informasi serta membangun interaksi dengan publik, khususnya melalui media sosial.

Dalam pemaparannya, Ndoro Kakung menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Menurutnya, humas pemerintah harus dapat menghadirkan ruang dialog, bukan sekadar menyampaikan informasi satu arah.

“Di era digital sekarang publik tidak lagi menginginkan seremoni belaka. Publik menginginkan interaksi langsung ke pemerintah setempat. Direspon dan ditindaki keluhannya,” ujar Ndoro Kakung.

Ia menegaskan bahwa humas pemerintah perlu aktif merespons isu publik dan menyajikan konten yang membuka ruang interaksi.

“Humas harus belajar menyajikan konten yang mudah dipahami, dibaca. Harus belajar teknik infografis. Tanpa tiga unsur ini, publik hanya dapat narasi, bukan akses ke informasi. Seorang humas harus menyiapkan diri untuk ‘tsunami informasi’,” jelasnya.

Selain itu, ia menilai admin media sosial perlu memahami algoritma konten agar strategi komunikasi lebih efektif dan berdampak. Pemahaman ini dinilai penting untuk meningkatkan jangkauan, keterlibatan, dan efektivitas pesan yang ingin disampaikan.

Ndoro Kakung juga menyoroti masih banyaknya akun humas pemerintah maupun instansi lain yang didominasi unggahan seremoni pimpinan. Menurutnya, pola tersebut membuat informasi tidak tepat sasaran sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan pengikut maupun interaksi publik.

“Kesalahan umum humas itu menganggap medsos sebagai arsip kegiatan pribadi pimpinan. Caption yang seperti rilis berita, konten yang tidak ada ajakan ke publik, dan komentar publik yang diabaikan,” paparnya.

Ia menekankan bahwa humas yang baik harus mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pimpinan. “Contoh, bukan pimpinan menghadiri rapat, tapi yang dishare ke masyarakat itu efek nyata ke masyarakat dari rapat tersebut,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan humas pemerintah dalam mengelola informasi dan interaksi di media sosial, sehingga berdampak pada peningkatan citra pemerintah serta partisipasi masyarakat. (*)