Bupati Polewali Mandar Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Soal APBD 2026

Polewali Mandar, Potretnusantara.co.id – Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud menyampaikan jawaban atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (18/11/2025).

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa seluruh tanggapan disusun “secara cermat sesuai konteksnya, meskipun singkat namun maknanya jelas dan mudah dipahami.”

Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan resmi. Ia menegaskan bahwa jawaban yang disampaikan masih bersifat makro dan akan dibahas lebih teknis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menanggapi enam fraksi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati memaparkan bahwa target PAD 2026 sebesar Rp323,7 miliar, di mana “kontribusi BLUD mencapai 77,90 persen” atau Rp252,1 miliar. Artinya, hanya Rp71,5 miliar PAD murni yang dapat dikelola secara fleksibel.

Terkait efisiensi belanja seremonial, ia menjelaskan bahwa belanja operasi 2026 turun Rp5,3 miliar dibandingkan hasil efisiensi berdasarkan Inpres No. 1/2025. Namun belanja pegawai naik karena normalisasi gaji PPPK dan CPNS.

Menjawab usulan fraksi tentang penguatan sektor tradisional, Bupati menyebut alokasi Rp5,75 miliar untuk pertanian dan UMKM. Ia juga menyinggung integrasi dengan program nasional Koperasi Merah Putih serta dorongan vokasi digital dan insentif pajak.

Bupati menegaskan bahwa APBD 2026 telah disusun berdasarkan visi-misi RPJMD 2025-2029. Ia menyebut dukungan terhadap program Polman Sehat, Polman Cerdas, dan Polman Maju, termasuk alokasi Rp3,58 miliar untuk penanggulangan kemiskinan.

Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Drainase
Menjawab tujuh fraksi, Bupati menyebut alokasi Rp6,5 miliar untuk pemeliharaan jalan pada 2026, sembari terus mengupayakan dukungan APBD Provinsi dan APBN.

Untuk penanganan banjir, dialokasikan Rp3,3 miliar untuk pembangunan drainase serta penyusunan master plan.

Menanggapi persoalan sampah, Bupati menyampaikan bahwa “penanganan sampah menjadi program prioritas” dengan alokasi Rp4,33 miliar pada 2026.

Pendidikan dan Permendagri 15/2025
Menjawab Fraksi PAN, Bupati memastikan penyusunan APBD 2026 telah sesuai Permendagri 15/2025 dan melalui reviu Inspektorat. Alokasi sektor pendidikan mencapai Rp547 miliar, termasuk BOS, DAK dan TPP guru.

Sorotan Fraksi Persatuan Demokrat soal minimnya belanja infrastruktur publik, Bupati menjelaskan bahwa porsi anggaran untuk infrastruktur baru mencapai 19,54 persen dari total belanja, di bawah ketentuan ideal 40 persen, karena keterbatasan fiskal.

Menjawab kritik transparansi, ia menyebutkan bahwa dokumen APBD sudah dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah. Sementara penguatan indikator kinerja dilakukan sesuai instruksi Mendagri.

Menanggapi Fraksi PKB, Bupati menegaskan komitmen peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pembiayaan PBI-UHC serta peningkatan anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Di akhir penyampaian, Bupati mengajak seluruh pihak bekerja sama.

“Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengemban amanah yang diberikan,” ujarnya.