Plh Sekprov Sulbar Junda Maulana Tekankan Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id — Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di daerah.

Hal tersebut disampaikan Junda saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029 yang digelar di Hotel Grand Putea, Mamuju, Kamis (23/10/2025).

Menurut Junda, dokumen perencanaan penanggulangan bencana tersebut menjadi acuan penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di Sulbar.

“Dokumen perencanaan penanggulangan bencana itu penting karena akan menjadi arah kebijakan yang kita susun lima tahunan,” ujar Junda.

Ia menjelaskan, ada beberapa aspek strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen tersebut. Salah satunya, kata dia, adalah penguatan kelembagaan agar koordinasi antarinstansi dapat berjalan efektif.

“Dalam menangani situasi bencana, kelembagaannya harus solid. Kalau tidak, sulit berkolaborasi. Koordinasi antara provinsi, kabupaten, instansi vertikal, dan seluruh stakeholder harus terjalin dengan baik,” tegasnya.

Selain aspek kelembagaan, Junda juga menyebut pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung langkah-langkah pemerintah. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak akan berjalan efektif tanpa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan dokumen yang disusun.

“Sebaik apa pun peran pemerintah, kalau masyarakatnya tidak paham, tidak ada artinya. Jadi masyarakat harus betul-betul mengerti isi dokumen dan perannya dalam mitigasi bencana,” katanya.

Junda turut menyoroti peran dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia menilai sektor swasta tidak bisa hanya menjadi penonton, melainkan perlu berkontribusi aktif, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi pascabencana.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan rencana penanggulangan bencana sangat bergantung pada pelaksanaan nyata di lapangan.

“Sebaik apa pun dokumen, kalau tidak diimplementasikan, tidak akan bermanfaat. Maka penting dilakukan sosialisasi seperti ini untuk menyamakan persepsi antara pengambil kebijakan, pelaksana, dan masyarakat,” ujar Junda.

Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, Junda menegaskan perlunya empat faktor utama, yakni sosialisasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat, dukungan anggaran, serta struktur dan mekanisme kerja yang jelas.

“Kita perlu sumber daya aparat yang mumpuni, dukungan anggaran, dan struktur organisasi yang jelas. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, harus berkolaborasi,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan pentingnya pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana yang dilakukan secara rutin agar seluruh pihak memahami peran masing-masing.

“Pelatihan harus dilakukan setiap saat untuk mengingatkan peran dan tugas masing-masing. Hanya dengan begitu, kesiapsiagaan kita terhadap bencana bisa benar-benar terwujud,” tutup Junda.

(Dn)