Daerah

Pemeriksaan Itjen Kemendagri Fokus pada PAD, Efektivitas Belanja, dan Perizinan di Sulbar

×

Pemeriksaan Itjen Kemendagri Fokus pada PAD, Efektivitas Belanja, dan Perizinan di Sulbar

Sebarkan artikel ini

MAMUJU, Potretnusantara.co.id – Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) melakukan pemeriksaan di Provinsi Sulawesi Barat dengan fokus pada tiga area strategis tata kelola keuangan daerah.

Pemeriksaan tersebut menitikberatkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), efektivitas belanja daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor perizinan.

Rapat entry meeting pemeriksaan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi pimpinan OPD teknis terkait, Jumat (19/9/2025).

Dari BPKPD Sulbar, hadir Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, bersama Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR, Indah Mustika Sari. Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung selama sepekan ke depan.

Sebagai Bendahara Umum Daerah, BPKPD Sulbar menegaskan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan tersebut. Kepala BPKPD Sulbar, Muhammad Ali Chandra, menyebut pengawasan dari Itjen Kemendagri adalah instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah.

“Kami di BPKPD Sulbar siap mendukung penuh pemeriksaan Itjen Kemendagri. Peran kami sebagai BUD adalah memastikan setiap rupiah dikelola secara transparan, belanja daerah efektif dalam memenuhi SPM, dan PAD yang bersumber dari aset daerah benar-benar dioptimalkan. Hal ini juga menjadi komitmen kami dalam memberikan layanan publik yang semakin baik,” ujar Ali Chandra.

Senada, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, menilai pemeriksaan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sistem akuntansi dan pelaporan.

“Pemeriksaan ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga peluang memperbaiki dan memperkuat pelaporan keuangan daerah. Dengan begitu, Sulbar bisa lebih transparan, akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

(Dn/Dn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *