APBD Sulbar 2026 Terpangkas Rp300 M, SDK: Berat Jalankan Program Prioritas

Mamuju, Potretnusantara.co.id – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna terkait penyerahan surat keputusan pimpinan DPRD mengenai penyempurnaan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka juga menyampaikan penjelasan nota keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.

Suhardi mengungkapkan, APBD Sulbar 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan perencanaan awal. Anggaran yang sebelumnya diproyeksikan Rp2,1 triliun, kini hanya berkisar Rp1,7 triliun setelah adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat.

“Saya tadi sudah serahkan nota keuangan. Tadinya kita rencanakan Rp2,1 triliun, ternyata dengan kebijakan baru yang sesuai nota keuangan RAPBN, itu turun jadi Rp1,6 sekian atau Rp1,7 triliun,” kata Suhardi Duka, Senin (9/9/2025).

Penurunan itu membuat APBD Sulbar berkurang lebih dari Rp300 miliar. Suhardi menyebut kondisi ini dipicu oleh kebijakan pusat yang cukup drastis, seperti penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga 16,5 persen, dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun 74,6 persen.

“Dengan kebijakan pusat ini, memang berat bagi daerah,” kata dia.

Suhardi menegaskan, dampak penurunan tersebut akan sangat terasa pada kemampuan Pemprov Sulbar dalam menjalankan program prioritas pembangunan.

“Pasti tidak ada lagi program pembangunan banyak yang kita bisa bikin, karena memang tidak ada uang. Kita maunya bikin jalan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, tapi kalau uang tidak ada, kita mau apa? PAD kita saja hanya kisaran Rp600 miliar,” ujarnya.

Menurut Suhardi, kondisi ini juga menegaskan ketergantungan Sulbar terhadap transfer dana pusat yang selama ini menjadi penopang utama anggaran daerah.

“Daerah ini sangat bergantung pada transfer dana pusat. Ternyata transfer dana pusat mengurangi sekitar 25 persen, kita harus terima,” tuturnya.

Dengan keterbatasan fiskal yang ada, Pemprov Sulbar kini dihadapkan pada tantangan besar untuk tetap merumuskan strategi anggaran yang berpihak pada masyarakat, meski ruang fiskal semakin sempit.