Bapperida Sulbar Evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Mamuju 2025–2029

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat Evaluasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029. Rapat berlangsung hybrid di Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (26/8/2023) pukul 14.00 WITA.

Rapat dipimpin Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, yang hadir mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana. Ia menekankan penyusunan RPJMD sebagai proses strategis yang harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional.

“RPJMD adalah dokumen yang kompleks dan penuh tantangan. Sampai tahap evaluasi akhir ini, capaian yang ada patut diapresiasi. Yang terpenting, dokumen ini harus menyesuaikan dengan dinamika perubahan, isu strategis, serta visi misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” ujar Darwis.

Evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan rancangan akhir RPJMD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Forum ini juga memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Asisten I Kabupaten Mamuju, St. Manuara, yang turut hadir, menyampaikan apresiasi sekaligus harapan agar evaluasi ini bisa mempercepat finalisasi dokumen.

“Kami menyadari masih ada kendala teknis di lapangan. Namun dengan forum ini, kami berharap mendapat solusi agar RPJMD segera rampung,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Mamuju, Budianto Muin, memaparkan garis besar rancangan akhir RPJMD. Dokumen tersebut disusun dengan mengacu pada RPJPN, RPJMD Provinsi, serta RTRW Provinsi dan Kabupaten, meliputi gambaran umum daerah, visi-misi Bupati, dan program prioritas.

Dalam sesi evaluasi, sejumlah masukan teknis diberikan, di antaranya terkait ketidaksesuaian dalam perumusan Misi 3 mengenai pendidikan, kesehatan, dan sosial yang dinilai belum sepenuhnya konsisten antara misi, tujuan, dan sasaran.

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan pentingnya konsistensi dokumen perencanaan lintas level pemerintahan.

“Evaluasi ini adalah wujud nyata integrasi kebijakan antar level pemerintahan. Harapannya bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Junda.

Rapat evaluasi ini diikuti oleh pejabat lingkup Bapperida Sulbar, Asisten I Kabupaten Mamuju, Kepala Bapperida Kabupaten Mamuju, pejabat fungsional, serta perangkat daerah Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju secara daring.