Munafri Ultimatum OPD: Fokus pada Kinerja dan Serapan Anggaran untuk Capaian PAD

Makassar, Potretnusantara.co.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan ultimatum keras kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan camat terkait pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2025.

Ultimatum ini disampaikan saat membuka Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025), dengan menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap kinerja seluruh perangkat daerah.

Munafri menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian fisik atau penggunaan anggaran, tetapi pada hasil dan dampaknya. “Kita melakukan monitoring dan evaluasi bukan hanya soal anggaran, tetapi juga hasil dan dampaknya,” ujar Munafri.

Dia mengingatkan bahwa monitoring dan evaluasi (monev) harus berlandaskan pada tiga prinsip dasar: fokus pada hasil (outcome) dan dampak, bukan sekadar input anggaran atau pencapaian fisik. Selain itu, ia mengingatkan bahwa evaluasi harus dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

Evaluasi Enam Bulan Masa Kepemimpinan
Selama enam bulan masa kepemimpinannya, Munafri memberi kesempatan bagi setiap SKPD untuk menunjukkan kinerja mereka tanpa intervensi langsung. Kini, ia menegaskan akan melakukan evaluasi mendalam terhadap progres yang telah dicapai. “Setelah ini, saya akan head to head dengan bapak-ibu semua untuk mengontrol progres, tidak hanya dalam serapan anggaran tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM),” tegasnya.

Pentingnya SDM dan Komunikasi Efektif
Munafri menekankan bahwa pengembangan SDM merupakan bagian penting dari sistem organisasi yang harus dikontrol secara ketat. “SDM adalah hal yang sangat penting dalam sebuah sistem organisasi, dan ini akan kita kontrol dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan perlunya komunikasi yang cair antara pimpinan dan staf. “Kepala dinas tidak boleh menganggap staf sebagai beban, sebaliknya harus membangun dukungan dua arah agar kinerja terjaga,” jelasnya.

Serapan Anggaran dan Kinerja: Beda antara Output dan Outcome
Wali Kota juga menegaskan bahwa serapan anggaran bukanlah satu-satunya indikator kinerja. “Serapan hanya menunjukkan penggunaan anggaran, tapi kinerja adalah hasil yang sampai ke masyarakat,” ujar Munafri. Ia menekankan bahwa setiap program yang dilaksanakan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dan bahwa hasil evaluasi bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mencari solusi atas hambatan yang terjadi.

Rencana Perbaikan dan Kolaborasi Lebih Baik
Menjelang akhir tahun, Munafri berjanji untuk memastikan bahwa seluruh program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat dibahas bersama agar tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. “Kita butuh kolaborasi untuk harmoni, agar pembangunan berjalan sesuai jalur dan berdampak nyata bagi warga,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda Kota Makassar, Fajar Hidayat, memaparkan perkembangan realisasi keuangan daerah hingga 30 Juli 2025. Belanja Kota Makassar baru terserap sekitar Rp1,4 triliun dari total anggaran Rp5,7 triliun, yang berarti serapan anggaran baru mencapai 25 persen lebih. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp830 miliar atau 33 persen dari target Rp2,4 triliun.

Fajar menjelaskan bahwa monev ini bertujuan untuk memperoleh data capaian kinerja dan keuangan dari setiap perangkat daerah, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program agar perencanaan pembangunan ke depan bisa lebih tepat dan efektif.