Bahas APBD 2025, Wagub Sulbar Tegaskan Komitmen Pembangunan Pro Rakyat

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Salim S Mengga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 berpihak pada rakyat. Hal itu disampaikan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar di Mamuju, Selasa (12/8/2025).

Rapat paripurna ini digelar dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2025. Agenda tersebut menjadi bagian dari proses legislasi daerah untuk menetapkan dasar pelaksanaan program kerja pemerintah pada tahun mendatang.

Salim menjelaskan, penyusunan APBD 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, prioritas pembangunan, dan sinergi dengan kebijakan nasional. Fokusnya, kata dia, adalah pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Penyusunan APBD 2025 dilakukan secara cermat dan terukur, dengan mengutamakan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi daerah,” ujar Salim.

Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri, sehingga sistem prioritas menjadi kunci dalam pelaksanaan program.

“Anggaran yang kita miliki masih sangat terbatas, sedangkan banyak hal yang harus dilakukan. Karena itu, sesuai visi misi ‘Sulbar Maju dan Sejahtera’, prioritas kita adalah peningkatan sumber daya manusia, penurunan angka stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.

Salim juga menegaskan bahwa upaya menurunkan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menaikkan standar yang ada. Pendidikan yang lebih baik, kata dia, menjadi fondasi penting.

“Kalau pendidikan masyarakat kita sudah meningkat dan berprestasi, kita akan terus mendorong mereka agar mampu bersaing,” tegasnya.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar dan dihadiri para anggota dewan, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Wagub berharap seluruh pihak dapat bekerja sama secara konstruktif untuk menghasilkan APBD yang pro rakyat, mendorong kemajuan daerah, serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.