Mamuju, Potretnusantara.co.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Salah satu wujudnya adalah keikutsertaan aktif admin website DKP dalam kegiatan Coaching Clinic Keterbukaan Informasi yang digelar Dinas Kominfopers Sulbar, Jumat, (8/8/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi di lingkup Pemprov Sulbar. Sekaligus menjadi langkah mendukung transparansi program yang sejalan dengan kebijakan Panca Daya Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
Salah satu poin penting dalam coaching clinic adalah pengembangan website terintegrasi yang berfungsi sebagai pusat informasi masing-masing OPD, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar.
Website tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses data, program, dan kebijakan pemerintah—khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
Plt Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa penyajian informasi kepada publik harus dilakukan secara jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari pelayanan publik yang nyata. Semua OPD, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, wajib menyediakan data yang akurat dan dibutuhkan masyarakat,” ujar Ridwan.
Dalam kegiatan tersebut, admin website DKP turut aktif berdiskusi dan menyerap materi yang diberikan. Mereka berharap pembelajaran ini mampu meningkatkan kualitas layanan informasi publik DKP ke depan.
Meski demikian, sejumlah tantangan seperti sinkronisasi data antarbidang dan koordinasi SDM masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai penyajian informasi yang lebih optimal.
DKP Sulbar berharap, melalui dukungan Diskominfopers dan sinergi lintas OPD, keterbukaan informasi publik di Sulbar akan semakin baik. Transparansi ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. (Rls)
